Hasto Kristiyanto: Banyak Kritik di Era Jokowi, dan Ternyata Terbukti Benar

JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah serta partai politik di dalam koalisi pemerintahan agar tidak mengabaikan kritik publik.

Ia menyebut pengalaman di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan bahwa sejumlah kritik yang sempat disampaikan masyarakat kemudian terbukti benar.

Hasto mengatakan kritik merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang sehat.

Baca Juga:

• Megawati Kembali Gaungkan Penolakan Pangkalan Militer Asing: Ancam Kedaulatan Negara

Ia menilai ruang kritik seharusnya tidak dipersempit, apalagi diperlakukan sebagai ancaman terhadap pemerintah.

"Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran politik bagi PDI-P agar pemerintahan saat ini tidak mengulang sikap abai terhadap masukan publik.

Ia menekankan kritik justru harus dijadikan bahan evaluasi kebijakan.

"Sehingga kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDI-P saat itu," ujarnya.

Hasto menegaskan kritik seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa, bukan serangan terhadap pemerintah.

Ia menyebut kebijakan yang lahir dari niat baik tetap harus dikritisi ketika dalam implementasinya menimbulkan persoalan.

"Ketika melihat pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo, tetapi dalam praktiknya menimbulkan persoalan, maka itu harus ditanggapi secara terbuka," kata dia.

Ia mencontohkan program makan bergizi gratis yang menurutnya memiliki tujuan ideologis dan strategis, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai catatan dari masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyoroti fenomena pelaporan kritik ke aparat penegak hukum.

Ia menilai praktik tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tradisi dialektika politik di Indonesia.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.

Hasto kemudian mengaitkan pentingnya menjaga ruang kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta fungsi lembaga legislatif sebagai mekanisme pengawasan (check and balances).

Menurut dia, seluruh elemen itu harus tetap dijaga agar demokrasi tidak mengalami kemunduran.*

(km/ad)

Megawati Kembali Gaungkan Penolakan Pangkalan Militer Asing: Ancam Kedaulatan Negara

Harga BBM Nonsubsidi Naik Saat Minyak Dunia Turun, Pertamina dan ESDM Buka Suara

Iran Buka Selat Hormuz, Kemlu RI Siapkan Langkah Kawal Dua Kapal Pertamina

Fahri Hamzah Ungkap Prabowo Tak Ingin Dua Periode Jika Tak Berprestasi: Beliau Malu

Pigai Duga Ada Skenario di Balik Pelaporan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun ke Polisi: Seakan Pemerintah Prabowo Anti Kritik

Hasto Kristiyanto: Kita Kritik Pemerintah, Karena Cinta dan Sayang Tanah Air