Bagi PDI-P, transparansi dalam pengelolaan pendidikanpolitik dinilai dapat memperkuat akuntabilitas partai sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.
Namun, Hasto menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu dirumuskan secara rinci agar tidak membebani operasional partai.
Usulan KPK ini dipandang sebagai langkah awal untuk mendorong reformasi internal partaipolitik, terutama dalam memastikan penggunaan dana publik tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan kualitas kader serta kepemimpinan nasional.*