JAKARTA - Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantuan keuangan negara mendapat sambutan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menilai gagasan tersebut sejalan dengan fungsi dasar partai dalam membangun kader dan menyiapkan kepemimpinan nasional.
"Usulan itu sejalan dengan pentingnya pendidikan politik sebagai bagian dari fungsi strategis pelembagaan partai," ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Menurut Hasto, pendidikan politik bukan sekadar program tambahan, melainkan mandat utama partai politik.
Ia menekankan bahwa proses kaderisasi harus berjalan sistematis dan berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab partai dalam menyiapkan calon pemimpin di berbagai sektor strategis.
"Pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan, terutama dalam proses rekrutmen dan persiapan calon pemimpin bangsa," kata dia.
Sebelumnya, KPK mengusulkan kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik sebagai bagian dari perbaikan tata kelola partai politik.
Dalam kajiannya, lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah persoalan mendasar, seperti belum adanya peta jalan pendidikan politik, lemahnya sistem pelaporan keuangan, serta belum terintegrasinya sistem kaderisasi di tubuh partai.
KPK juga menyoroti belum jelasnya mekanisme pengawasan terhadap partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Karena itu, lembaga tersebut merekomendasikan perubahan regulasi dengan menambahkan klausul kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik yang didanai negara.
Pelaporan itu diusulkan mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis kegiatan, peserta, tujuan, hingga output yang dihasilkan.
Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pemerintah dan DPR, khususnya dalam proses revisi undang-undang terkait partai politik.
Bagi PDI-P, transparansi dalam pengelolaan pendidikan politik dinilai dapat memperkuat akuntabilitas partai sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.
Namun, Hasto menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu dirumuskan secara rinci agar tidak membebani operasional partai.
Usulan KPK ini dipandang sebagai langkah awal untuk mendorong reformasi internal partai politik, terutama dalam memastikan penggunaan dana publik tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan kualitas kader serta kepemimpinan nasional.*
(km/ad)
MEDAN JW Marriott Hotel Medan menghadirkan konsep kuliner baru bertajuk perjalanan rasa sebagai pendekatan dalam pengalaman bersantap
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tidak semua kepala daerah memiliki kinerja buruk. Ia menyebut masih ba
POLITIK
LANGKAT Dua pelajar SMA ditemukan meninggal dunia setelah hanyut saat mandi di Sungai Bingei, Desa Namo Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran hebat melanda salah satu perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM), yakni PT Argo yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso,
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya hoaks dan in
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Toga Simatupang,
PEMERINTAHAN
PALEMBANG Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dalam ajang ini, Sumatera Utara ke
NASIONAL
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
