JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani membantah isu yang menyebut DPR membahas revisi Undang-Undang Pemilu secara diam-diam atau tertutup.
Puan menegaskan, komunikasi terkait pembahasan RUU Pemilu tetap dilakukan secara terbuka, baik melalui jalur formal maupun informal di internal partai politik.
"Kalau terkait dengan RUU Pemilu memang hal itu kan ada batas waktunya dan komunikasi-komunikasi politik tetap kami lakukan di partai politik dan itu tidak dilakukan tertutup," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Menurutnya, komunikasi politik merupakan hal yang wajar dalam proses pembahasan kebijakan. Ia menyebut komunikasi bisa berlangsung dalam berbagai bentuk.
"Namanya komunikasi itu kan bisa dilakukan secara formal dan informal, namun komunikasi politik selalu tetap dilakukan," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga memastikan, revisi UU Pemilu nantinya diarahkan untuk menjaga kualitas demokrasi.
Ia menekankan, pelaksanaan pemilu ke depan harus berjalan secara jujur dan adil tanpa merugikan pihak mana pun.
"Intinya semangatnya itu adalah supaya nantinya pemilu itu bisa berjalan dengan jujur adil, kemudian berjalan dengan baik, semangat demokrasinya tetap jangan merugikan bangsa dan negara," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berharap pembahasan revisi UU Pemilu dapat segera dilakukan tahun ini.
Ia menyebut revisi tersebut ditargetkan menjadi usulan inisiatif DPR pada 2026, mengingat tahapan Pemilu 2029 akan segera dimulai, termasuk proses rekrutmen penyelenggara pemilu.*
(d/dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
