Demo Ricuh di Kaltim, Golkar Sebut Rudy Mas’ud Terbuka dan Tak Anti Dialog

JAKARTA - Aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur berujung ricuh. Menanggapi hal itu, Partai Golkar menilai Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud merupakan sosok yang terbuka dan tidak anti dialog.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dirinya mengenal Rudy sebagai pribadi yang rendah hati dan komunikatif.

"Saya mengenal Saudara Rudy dengan baik. Orangnya low profile, bergaul, dan tidak anti dialog. Saya yakin beliau bersedia bicara baik-baik dengan siapa saja," kata Doli, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga:

• Pemuda Asal Binjai yang Sempat Ditahan di Kamboja Akhirnya Dipulangkan, Keluarga Apresiasi Bantuan Doli Tandjung

Doli menegaskan, penyelesaian persoalan publik seharusnya ditempuh melalui dialog, bukan melalui aksi yang berujung kericuhan.

Menurutnya, aksi ricuh justru berpotensi menimbulkan masalah baru dan tidak menyelesaikan akar persoalan yang ada.

"Saya kira akan jauh lebih baik melalui dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, apalagi yang menyangkut kepentingan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung di Samarinda pada Selasa (21/4) memanas setelah massa tidak berhasil menemui Gubernur Rudy Mas'ud untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Massa yang bertahan sejak siang hingga malam hari akhirnya terlibat ketegangan dengan aparat. Situasi memuncak dengan aksi saling lempar, hingga polisi menurunkan water cannon untuk membubarkan kerumunan.

Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro menyebut, gubernur sebenarnya berada di kantor, namun tidak menerima audiensi dengan massa aksi.

"Gubernur ada di kantor, tapi tidak menerima mereka untuk audiensi," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan pemerintah daerah hingga dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mereka juga menyoroti sejumlah penggunaan anggaran, termasuk pengadaan fasilitas rumah jabatan dan kendaraan dinas mewah.

Puan Bantah Isu DPR Bahas Revisi UU Pemilu Diam-diam, Tegaskan Komunikasi Tetap Terbuka

Pemprov Sumut Tegaskan Kericuhan Usai Pelantikan KA KAMMI Tidak Terkait Urusan Pemerintahan

Kajari Medan Tegaskan Kejaksaan Tak Antikritik, Ajak Media Perkuat Pengawasan Penegakan Hukum

KI Pusat Tekankan Urgensi Revisi UU KIP untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Kronologi Kericuhan Halal Bihalal KAMMI Sumut, Enam Kader Terluka

Insiden Ricuh Halal Bi Halal KAMMI di Kantor Gubernur Sumut, Ini Tanggapan Bobby Nasution