Legislator PDIP Desak Audit KAI Usai Kecelakaan KA di Bekasi, Singgung Sistem Keamanan Berlapis yang Dinilai Belum Optimal

JAKARTA – Legislator PDIP di Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keras insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Ia meminta dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab sekaligus evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

Mufti menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya celah dalam tata kelola keselamatan transportasi rel yang selama ini dianggap sebagai moda paling aman.

"Peristiwa tabrakan kereta di Bekasi ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian kita," kata Mufti, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga:

• MK Gelar Sidang Uji Materi APBN 2026, MBG Dinilai Sah dan Masuk Ranah Pendidikan Nasional

Ia juga menyinggung dugaan kegagalan sistem sinyal yang menyebabkan kereta jarak jauh tidak mendapatkan informasi keberadaan KRL di depannya.

"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, ini adalah kegagalan sistem atau bahkan human error," ujarnya.

Mufti menyoroti belum optimalnya penerapan sistem keselamatan berlapis seperti Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) yang di sejumlah negara sudah menjadi standar.

Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dalam penerapan sistem keselamatan berbasis teknologi untuk mencegah kecelakaan fatal.

"Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum diterapkan secara optimal di Indonesia," ucapnya.

Ia juga mengkritik posisi KAI sebagai BUMN yang disebut memiliki berbagai fasilitas dan dukungan negara, namun dinilai belum maksimal dalam melindungi keselamatan penumpang.

"Kami kecewa, KAI sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat," tegasnya.

Mufti mendesak dilakukan audit investigatif independen untuk mengungkap penyebab kecelakaan secara transparan, apakah akibat sistem, SOP, atau human error.

Ia juga meminta agar pimpinan KAI bertanggung jawab jika terbukti ada kelalaian serius.

"Jika terbukti human error, kami minta Dirut dan pimpinan tertinggi bertanggung jawab dan mundur," katanya.

Selain itu, ia mendorong percepatan implementasi sistem keselamatan otomatis di seluruh jalur padat, khususnya Jabodetabek, serta evaluasi total manajemen operasional KAI.

Mufti juga menyoroti aspek lain dalam insiden tersebut, termasuk perlunya penutupan perlintasan kereta ilegal yang dinilai masih membahayakan keselamatan publik.

"Perlintasan ilegal harus ditutup permanen atau dilengkapi sistem digital seperti sensor dan alarm peringatan," ujarnya.

Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Peristiwa tersebut bermula dari insiden taksi yang tertemper KRL di perlintasan dekat lokasi kejadian, hingga akhirnya terjadi tabrakan beruntun yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.*

(d/dh)

MK Gelar Sidang Uji Materi APBN 2026, MBG Dinilai Sah dan Masuk Ranah Pendidikan Nasional

Pemerintah Siapkan Rp4 Triliun dari APBN untuk Perbaikan 1.800 Titik Perlintasan Kereta Api di Indonesia

Kemenkum Tegaskan Larangan Pembajakan Siaran Olahraga, Streaming Ilegal dan Reupload Konten Bisa Dipidana

Gelombang Demonstrasi Warnai Papua, Warga Suarakan Isu Keamanan hingga Dugaan Pelanggaran HAM

PDIP Sentil Usulan Gerbong KRL Perempuan di Tengah: Semua Penumpang Harus Setara Dilindungi

Kemenhub Turun Tangan! Green SM Diaudit Usai Kecelakaan KRL di Bekasi