JAKARTA — Ketua Umum PartaiUmmat Ridho Rahmadi mengaku telah berkomunikasi dengan Amien Rais terkait video pernyataan yang diunggah di kanal YouTube milik Amien mengenai kedekatan PresidenPrabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ridho mengatakan video tersebut merupakan bentuk keresahan pribadi Amien Rais yang menurutnya juga mewakili keresahan sebagian masyarakat.
"Komunikasi ke Pak Amien sudah. Alasannya karena beliau melihat keresahan di masyarakat yang relatif sudah meluas. Jadi beliau menyuarakan keresahan di masyarakat tersebut dengan bahasa lugas sebagaimana ciri khas Pak Amien," kata Ridho, Ahad, 3 Mei 2026.
Menurut Ridho, pernyataan Amien Rais lahir dari rasa kepeduliannya terhadap kondisi bangsa, termasuk hubungannya yang telah lama terjalin dengan Prabowo.
"Saya lihat ini bentuk rasa cinta beliau ke negeri ini dan Pak Prabowo sebagai sahabat lamanya. Kita sudah saksikan bersama rekam jejak kritis Pak Amien sejak zaman Orde Baru," ujarnya.
Ridho menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan komunikasi dengan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia maupun Teddy Indra Wijaya terkait polemik tersebut.
Meski begitu, ia menegaskan PartaiUmmat tetap terbuka untuk menjalin komunikasi dengan pihak mana pun.
"Sejauh ini belum ada komunikasi dengan Setkab Teddy. Belum ada rencana karena kebetulan PartaiUmmat sedang menggelar musyawarah nasional dalam dua hari ini. Tapi prinsipnya kami tidak menutup komunikasi dan silaturahmi dengan siapa pun," kata Ridho.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai video yang diunggah Amien Rais mengandung narasi fitnah dan serangan personal terhadap PresidenPrabowo.
Melalui unggahan di akun Instagram resmi @kemkomdigi pada Sabtu, 2 Mei 2026, Meutya menyebut video tersebut sebagai bentuk pembunuhan karakter.
Ia juga mengatakan narasi dalam video itu berpotensi memecah belah masyarakat.
"Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik," ujar Meutya.