Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menyinggung adanya praktik "deep state" atau "negara dalam negara" di lingkungan Kementerian PU, menyusul penetapan tiga pejabat kementerian sebagai tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp 16 miliar.
Dody menilai praktik tersebut menggambarkan adanya jaringan kekuasaan tersembunyi di dalam birokrasi yang dapat merusak sistem pemerintahan dari dalam. Ia bahkan menyamakan kondisi itu seperti "rayap yang menggerogoti kayu dari dalam".
"Birokrasi itu salah satu dari tiga pilar utama negara. Kalau salah satu lemah, negara bisa runtuh," ujar Dody dalam media briefing di Jakarta, Minggu (24/5/2026).Baca Juga:
Istilah "deep state" sendiri sebelumnya pernah disinggung Presiden Prabowo Subianto, dan merujuk pada kelompok atau jaringan di dalam struktur pemerintahan yang dapat memengaruhi atau menghambat kebijakan resmi negara.
Dody menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU, mulai dari level eselon I hingga kepala balai. Langkah ini disebut sebagai upaya membersihkan birokrasi dari praktik-praktik menyimpang.
"Kalau tidak diganti, yang muncul orang-orang itu lagi. Rayapnya tidak akan pernah pergi," katanya.
Ia juga menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada pejabat yang terlibat kasus hukum. Menurutnya, seluruh proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi kementerian.
"Saya tidak mau lagi seperti dulu, hanya anak kecil yang dikorbankan. Kalau ada yang salah, proses hukum jalan," ujarnya.
Meski sejumlah pejabat terseret kasus dugaan korupsi, Dody memastikan program prioritas pemerintah di sektor infrastruktur dan sumber daya air tetap berjalan sesuai rencana. Ia menekankan, target swasembada pangan tidak boleh terganggu oleh kasus hukum yang terjadi di internal kementerian.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang di proyek Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU. Salah satu tersangka diduga menerima suap berupa uang miliaran rupiah serta sejumlah kendaraan mewah.*
(k/dh)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL