Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menyinggung adanya praktik "deep state" atau "negara dalam negara" di lingkungan Kementerian PU, menyusul penetapan tiga pejabat kementerian sebagai tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp 16 miliar.
Dody menilai praktik tersebut menggambarkan adanya jaringan kekuasaan tersembunyi di dalam birokrasi yang dapat merusak sistem pemerintahan dari dalam. Ia bahkan menyamakan kondisi itu seperti "rayap yang menggerogoti kayu dari dalam".
"Birokrasi itu salah satu dari tiga pilar utama negara. Kalau salah satu lemah, negara bisa runtuh," ujar Dody dalam media briefing di Jakarta, Minggu (24/5/2026).Baca Juga:
Istilah "deep state" sendiri sebelumnya pernah disinggung Presiden Prabowo Subianto, dan merujuk pada kelompok atau jaringan di dalam struktur pemerintahan yang dapat memengaruhi atau menghambat kebijakan resmi negara.
Dody menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU, mulai dari level eselon I hingga kepala balai. Langkah ini disebut sebagai upaya membersihkan birokrasi dari praktik-praktik menyimpang.
"Kalau tidak diganti, yang muncul orang-orang itu lagi. Rayapnya tidak akan pernah pergi," katanya.
Ia juga menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada pejabat yang terlibat kasus hukum. Menurutnya, seluruh proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi kementerian.
"Saya tidak mau lagi seperti dulu, hanya anak kecil yang dikorbankan. Kalau ada yang salah, proses hukum jalan," ujarnya.
Meski sejumlah pejabat terseret kasus dugaan korupsi, Dody memastikan program prioritas pemerintah di sektor infrastruktur dan sumber daya air tetap berjalan sesuai rencana. Ia menekankan, target swasembada pangan tidak boleh terganggu oleh kasus hukum yang terjadi di internal kementerian.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang di proyek Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU. Salah satu tersangka diduga menerima suap berupa uang miliaran rupiah serta sejumlah kendaraan mewah.*
(k/dh)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL