PDIP Tak Gentar Jokowi Keliling Indonesia: Bebas Saja, Tapi Tunjukkan Ijazahnya

JAKARTA – PDI Perjuangan menilai rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan memengaruhi kekuatan partai berlambang banteng tersebut.

Sebaliknya, partai meyakini langkah Jokowi justru akan memperkuat konsolidasi internal hingga ke tingkat akar rumput.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan partainya tidak mempermasalahkan agenda Jokowi memenuhi berbagai undangan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Majelis Etik Sebut Periode 2021-2026 Jadi Masa Paling Bermasalah di Ombudsman RI

"Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah itu, partai kita semakin solid. Partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah," kata Djarot usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PDI Perjuangan se-Indonesia, Sabtu, 30 Mei 2026.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Jokowi memiliki hak untuk menghadiri berbagai kegiatan dan memenuhi undangan masyarakat di daerah.

"Jadi silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas," ujarnya.

Meski demikian, Djarot turut menyinggung polemik mengenai ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik.

Ia berpendapat persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan secara terbuka agar tidak terus menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Djarot, cara paling sederhana untuk mengakhiri polemik tersebut adalah dengan menunjukkan dokumen ijazah asli kepada publik.

"Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan supaya masyarakat betul-betul yakin bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan saja ijazahnya," kata Djarot.

Ia menilai polemik mengenai ijazah tidak perlu berkembang menjadi perkara hukum yang berkepanjangan apabila dapat diselesaikan secara terbuka dan transparan.

"Paling enak itu enggak usah pakai drama-drama. Enggak usah pakai drama-drama di pengadilan. Kalau Anda tanya ijazah saya, saya tunjukkan pada Anda," ujarnya.

Majelis Etik Sebut Periode 2021-2026 Jadi Masa Paling Bermasalah di Ombudsman RI

Refly Harun Minta Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Dihentikan, Sebut Tak Layak Dilanjutkan

PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring

Gandeng LSM GMAS, Hanura Langkat Perkuat Barisan Pengawas Kebijakan Daerah

Sidang Korupsi CitraLand Medan: Ahli Sebut Perkara Masuk Ranah Administrasi, Bukan Tipikor

Ferdinand Hutahaean Sebut Rencana Jokowi Keliling Indonesia “Khianati Prabowo”