Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Pesisir Aceh, KKP Salurkan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sembilan tuntutan yang mencakup berbagai persoalan nasional maupun daerah.
Massa aksi mulai memadati kawasan DPRD Sumut sejak siang hari. Mereka berharap dapat bertemu langsung dengan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti.
Namun hingga aksi berlangsung selama beberapa jam, tidak ada satu pun anggota DPRD Sumut yang menemui para demonstran. Kondisi tersebut memicu kekecewaan peserta aksi yang menilai aspirasi masyarakat seharusnya dapat diterima langsung oleh wakil rakyat.Baca Juga:
Di tengah aksi, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi. Kapolrestabes Medan turut hadir dan mengimbau massa agar menyampaikan pendapat secara tertib serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Mahasiswa menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah bertemu dengan anggota DPRD Sumut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka anggap penting bagi masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan. Di antaranya menjaga stabilitas harga dan distribusi BBM subsidi, mendorong transparansi penggunaan APBN dan APBD, serta menolak praktik yang dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi institusi negara.
Selain itu, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan prioritas anggaran pendidikan, percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, serta perbaikan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Massa juga menyoroti kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih. Mereka turut menagih komitmen pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika sebagian peserta berupaya mendekati pintu masuk gedung DPRD Sumut. Namun situasi tetap terkendali setelah aparat keamanan dan koordinator lapangan melakukan komunikasi untuk menjaga jalannya demonstrasi tetap kondusif.
Hingga aksi berlangsung, mahasiswa menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan mereka dan berharap DPRD Sumut dapat memberikan ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan yang mereka angkat dalam demonstrasi tersebut.*
(tm/dh)
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memproses pemberhentian 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur Progr
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan penyebaran konten provokatif dan berita bohong (hoaks) di medi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mulai menyelaraskan langkah pemulihan s
NASIONAL
MEDAN Keluarga mendiang Winda Lorenza Gowasa (WLG) resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya selama hampir dua tahun berjalan menunjukkan hasil
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah candaan saat menghadiri peluncuran buku berjudul 10 Karya Nyata untuk Negeri Se
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, terutama terkait pem
NASIONAL