Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mempersiapkan tahapan awal Pemilu 2029 yang dijadwalkan berlangsung pada tahun depan. Untuk mendukung pelaksanaan tahapan tersebut, KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun yang telah masuk dalam pagu indikatif tahun 2027.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan sejumlah tahapan penting Pemilu 2029 akan mulai berjalan pada 2027. Karena itu, kebutuhan anggaran untuk mendukung persiapan teknis dan administratif telah dialokasikan sejak dini.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026, Afifuddin menjelaskan bahwa total pagu anggaran KPU untuk tahun 2027 mencapai Rp4,68 triliun.Baca Juga:
Menurut dia, sebagian anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan berbagai tahapan awal pemilu, mulai dari penyusunan regulasi hingga pemutakhiran data pemilih.
KPU mengalokasikan sekitar Rp339 miliar untuk penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu. Sementara itu, anggaran sebesar Rp463 miliar disiapkan untuk proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
Selain itu, pembentukan badan ad hoc yang akan membantu penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah mendapat alokasi sekitar Rp187 miliar. Adapun kegiatan pemutakhiran data pemilih dianggarkan sebesar Rp239 miliar.
KPU juga menyiapkan dana sekitar Rp164 miliar untuk penataan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi legislatif. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara untuk tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU telah mengalokasikan anggaran tersendiri guna mendukung kelancaran proses administrasi dan verifikasi.
Afifuddin menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini. KPU akan menyesuaikan pelaksanaan apabila nantinya terdapat perubahan regulasi terkait sistem pemilu yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.
Persiapan lebih awal dinilai penting agar penyelenggaraan Pemilu 2029 dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.*
(d/dh)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN