Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mempersiapkan tahapan awal Pemilu 2029 yang dijadwalkan berlangsung pada tahun depan. Untuk mendukung pelaksanaan tahapan tersebut, KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun yang telah masuk dalam pagu indikatif tahun 2027.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan sejumlah tahapan penting Pemilu 2029 akan mulai berjalan pada 2027. Karena itu, kebutuhan anggaran untuk mendukung persiapan teknis dan administratif telah dialokasikan sejak dini.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026, Afifuddin menjelaskan bahwa total pagu anggaran KPU untuk tahun 2027 mencapai Rp4,68 triliun.Baca Juga:
Menurut dia, sebagian anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan berbagai tahapan awal pemilu, mulai dari penyusunan regulasi hingga pemutakhiran data pemilih.
KPU mengalokasikan sekitar Rp339 miliar untuk penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu. Sementara itu, anggaran sebesar Rp463 miliar disiapkan untuk proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
Selain itu, pembentukan badan ad hoc yang akan membantu penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah mendapat alokasi sekitar Rp187 miliar. Adapun kegiatan pemutakhiran data pemilih dianggarkan sebesar Rp239 miliar.
KPU juga menyiapkan dana sekitar Rp164 miliar untuk penataan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi legislatif. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara untuk tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU telah mengalokasikan anggaran tersendiri guna mendukung kelancaran proses administrasi dan verifikasi.
Afifuddin menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini. KPU akan menyesuaikan pelaksanaan apabila nantinya terdapat perubahan regulasi terkait sistem pemilu yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.
Persiapan lebih awal dinilai penting agar penyelenggaraan Pemilu 2029 dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis sosial Palti Hutabarat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untu
POLITIK
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa persoalan syarat pendidikan
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), digegerkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir yang ditemukan dalam bu
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL