PKB Minta PDIP Tak Abu-Abu, Deddy Sitorus Beri Jawaban Menohok

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Deddy menegaskan bahwa sikap politik PDIP merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme internal partai.

Karena itu, menurut dia, pihak luar tidak berhak mendesak PDIP mengambil sikap tertentu.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Minta Daerah Percepat Tender BKP 2026, Peluang Dapat Dana Tahap II Lebih Besar

"Lebih baik Jazilul mengurus partainya sendiri daripada mengurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif," kata Deddy kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2026.

Deddy menilai kader partai lain tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan internal PDIP.

Ia bahkan mempertanyakan alasan Jazilul meminta PDIP memperjelas posisi politiknya.

Menurut Deddy, pernyataan Jazilul juga menunjukkan pemahaman yang kurang tepat mengenai istilah oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa konsep oposisi secara formal lebih dikenal dalam sistem parlementer, bukan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

"Terminologi oposisi umumnya dikenal dalam sistem parlementer. Sementara Indonesia menganut sistem presidensial yang menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme checks and balances di DPR," ujarnya.

Deddy mencontohkan Amerika Serikat yang juga menganut sistem presidensial dan tidak mengenal oposisi formal seperti dalam sistem parlementer di Inggris.

Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dilakukan oleh lembaga legislatif melalui mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan, bukan melalui pembentukan oposisi resmi.

Lebih lanjut, Deddy menyatakan posisi PDIP saat ini sudah sangat jelas, yakni berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, partainya tetap akan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan melalui jalur konstitusional.

"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Mayoritas kursi DPR saat ini sudah dikuasai partai-partai yang masuk dalam pemerintahan, sehingga diperlukan kekuatan yang menjalankan fungsi kontrol," katanya.

Deddy juga mempertanyakan alasan di balik pernyataan Jazilul. Menurut dia, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai posisi politik PDIP.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menilai sikap yang tidak jelas berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah upaya partai-partai pendukung pemerintah menjalankan berbagai program nasional.

"Saya harap mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Jazilul, seluruh partai pendukung pemerintah saat ini sedang berupaya mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo agar berjalan sesuai target.

Karena itu, ia menilai diperlukan soliditas politik dan kejelasan posisi dari seluruh kekuatan politik nasional.

Pernyataan Jazilul kemudian mendapat respons dari Deddy Sitorus yang menegaskan bahwa PDIP telah memutuskan berada di luar pemerintahan sekaligus menjalankan fungsi penyeimbang dalam sistem demokrasi Indonesia.*

(d/ad)

Pemprov Sumut Minta Daerah Percepat Tender BKP 2026, Peluang Dapat Dana Tahap II Lebih Besar

Larangan Demo di Bundaran HI, Pigai: Pemerintah Bisa Mengatur, Bukan Pelanggaran HAM

Ketua DPP NasDem Usul Motor Listrik Program MBG Dijual

Pemerintah Siapkan Rp635,9 Triliun untuk 8 Program Prioritas Nasional 2027, Pendidikan Dapat Jatah Terbesar

Didit Prabowo Temui Jokowi di Solo, Gerindra: Hal Lumrah

Driver Ojol Medan Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Presiden Soal Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen