Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA– Polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai PSI lebih banyak mencari sensasi politik dibanding menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Deddy merespons pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang mempertanyakan sikap PDIP karena dinilai masih terus mengomentari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meski sudah bukan lagi kader partai berlambang banteng tersebut.
"Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI soal isu-isu rakyat. Mereka malah sibuk menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).Baca Juga:
Menurut Deddy, PSI kerap melontarkan pernyataan yang bersifat sensasional demi menarik perhatian publik menjelang kontestasi politik. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pencitraan atau pansos elektoral.
"Sudahlah, rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral," ujarnya.
Deddy juga menantang PSI agar lebih vokal terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
"Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), dan berbagai persoalan lain yang menyangkut kepentingan rakyat," tambahnya.
Tak hanya Deddy, politikus PDIP Guntur Romli turut menanggapi pernyataan PSI yang optimistis menjadikan Jawa Tengah sebagai "kandang gajah" melalui safari politik Jokowi.
Menurut Guntur, PSI tidak perlu bersikap terlalu percaya diri. Ia menilai jika partai tersebut benar-benar kuat, maka tidak perlu mengandalkan safari politik Jokowi untuk memperkuat basis dukungan.
"PSI jangan terlalu sombong. Kalau memang kuat, Jokowi pasti cukup istirahat dan santai. Safari politik itu justru menunjukkan PSI masih lemah," kata Guntur.
Ia juga mengaitkan safari politik tersebut dengan isu yang tengah menjadi sorotan, yakni pengakuan Sekjen PSI terkait penerimaan uang dari Bupati Kuansing yang kemudian dikembalikan beberapa hari setelahnya.
Selain itu, Guntur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap adil dalam menangani berbagai perkara yang menyeret sejumlah nama dari PSI.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL