"Kaburnya Bobby dari ruang rapat paripurna DPRD Sumut sebagai sinyal perpecahan di tubuh koalisi partai pengusung dan pendukungnya. Keadaan tersebut juga sebagai bukti lemahnya kepemimpinan Ketua DPRD Sumut dalam mengorganisir seluruh pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi di DPRD Sumut dalam menjalankan agenda kerja DPRD Sumut," ucapnya.
Dalam keterangannya, Sutrisno juga mengkritik pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap yang memberikan penilaian mengenai kuorum rapat paripurna.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya hadir sebagai pihak yang diundang dalam rapat tersebut.
"Pernyataan Pj Sekda Sulaiman yang menilai kuorum tidaknya rapat paripurna DPRDSU tidak tepat, sebab baik gubernur, wakil gubernur, Pj. Sekda, atau pimpinan OPD adalah peserta undangan dalam rapat paripurna. kalau Sulaiman keberatan silahkan buat laporan ke BK DPRD Sumut, bukan membuat pernyataan menilai kuorum rapat paripurna DPRD Sumut," tuturnya.
Sebelumnya, Bobby Nasution meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumut ketika proses akan memasuki penandatanganan keputusan bersama terkait LPJ APBD 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat awalnya berlangsung normal dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025.
Setelah laporan Badan Anggaran DPRD dan pembacaan konsep keputusan bersama selesai, sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PDIP mengajukan interupsi dan mempertanyakan apakah rapat telah memenuhi syarat kuorum.
Mereka juga menyoroti adanya rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna.
Di tengah situasi tersebut, Bobby diketahui meninggalkan ruang sidang dan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut keluar dari ruang rapat.
Sementara itu, Penjabat Sekda Sumut Sulaiman Harahap menyatakan rapat paripurna telah memenuhi syarat kuorum sebelum proses penandatanganan dilakukan.
"Itukan sudah kourum semalam, sudah mau penandatanganan interupsi mempertanyakan kuorum atau tidak," kata Sulaiman, Rabu (22/7/2026).
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kritik yang disampaikan DPD PDIP Sumatera Utara mengenai langkahnya meninggalkan rapat paripurna.* (d/ad)
MEDAN Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BLANGKEJEREN Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri d
NASIONAL
MEDAN Langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumatera Utara sebelum agenda
POLITIK
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebag
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ace
NASIONAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kembali memperkuat kolaborasi dengan insan media melalui ajang INJournal Ch
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) meminta pihak yang menemukan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan program Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anak ketiga mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Tribrata Putra Sambo, resmi menyandang status sebagai perwira Kepolisian Repu
NASIONAL
MEDAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya praktik pemerasan terhadap pengelola Satua
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kilogram yang diduga aka
HUKUM DAN KRIMINAL
