Polemik 'Londo Ireng' Prabowo: Saat Wartawan dan LSM Disebut dalam Pidato Presiden

Senada dengan AJI, Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto juga menyoroti penggunaan istilah tersebut. Ia menilai narasi yang menghubungkan wartawan dengan kepentingan asing dapat berdampak terhadap kebebasan pers.

Menurutnya, media bekerja berdasarkan fakta di lapangan dan kritik merupakan bagian dari peran pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain organisasi pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut memberikan tanggapan. YLBHI menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan stigma terhadap kelompok kritis seperti wartawan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

YLBHI menyebut kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari mandat konstitusi.

Polemik terkait istilah "londo ireng" hingga kini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait hubungan antara kritik terhadap pemerintah, kebebasan pers, dan ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi.* (tp/dh)

Respons Dewan Pers Usai Prabowo Sebut Wartawan 'Londo Ireng': Presiden Dinilai Alergi Kritik

Rektor UGM Ungkap Rata-Rata Gaji Dosen Capai Rp20 Juta–Rp50 Juta per Bulan

Dua Pria Mengaku Wartawan Diamankan Terkait Dugaan Pemerasan di Medan, Dewan Pers Buka Suara

Bayar Pajak Tepat Waktu, Lima Wajib Pajak Tanjungbalai Raih Hadiah Gebyar Pajak Sumut 2026

Pelayanan Jamaah Haji Aceh Tuai Pujian, Wagub Beri Penghargaan kepada Tim PPHD

Kemenhaj Hapus Skema Lunas Tunda Ganti Haji Khusus, Dahnil: Tak Ada Lagi Celah Jual Beli Porsi