Polemik 'Londo Ireng' Prabowo: Saat Wartawan dan LSM Disebut dalam Pidato Presiden

JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait istilah "londo ireng" yang disampaikan dalam pidatonya menuai perhatian publik. Istilah tersebut disebut Prabowo untuk menyindir pihak-pihak yang dinilai lebih membela kepentingan asing dibanding kepentingan bangsa, termasuk wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa istilah "londo ireng" merujuk pada orang-orang yang pada masa lalu dianggap membantu pihak kolonial Belanda dalam melawan perjuangan bangsa Indonesia.

Baca Juga:

• Respons Dewan Pers Usai Prabowo Sebut Wartawan 'Londo Ireng': Presiden Dinilai Alergi Kritik

"Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang melawan kita," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyebut bahwa kelompok dengan karakter tersebut masih ada hingga saat ini dengan bentuk yang berbeda.

"Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM," kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Prabowo, ada pihak-pihak yang terus memprediksi Indonesia akan mengalami kegagalan dan kehancuran, namun hal tersebut tidak terbukti.

Ia juga mempertanyakan sumber pendanaan sejumlah organisasi yang kerap memberikan kritik terhadap pemerintah.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat kritik dari sejumlah organisasi pers dan masyarakat sipil. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta Prabowo memberikan klarifikasi dan mempertimbangkan kembali penggunaan istilah tersebut.

Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana menilai penyebutan istilah "londo ireng" terhadap wartawan dapat memberikan stigma negatif terhadap profesi jurnalistik.

Menurutnya, kerja jurnalistik merupakan bagian dari fungsi kontrol publik dan kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada pihak asing.

Bayu mengatakan, pemerintah sebaiknya melihat kritik media sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.

Senada dengan AJI, Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto juga menyoroti penggunaan istilah tersebut. Ia menilai narasi yang menghubungkan wartawan dengan kepentingan asing dapat berdampak terhadap kebebasan pers.

Menurutnya, media bekerja berdasarkan fakta di lapangan dan kritik merupakan bagian dari peran pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain organisasi pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut memberikan tanggapan. YLBHI menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan stigma terhadap kelompok kritis seperti wartawan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

YLBHI menyebut kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari mandat konstitusi.

Polemik terkait istilah "londo ireng" hingga kini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait hubungan antara kritik terhadap pemerintah, kebebasan pers, dan ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi.* (tp/dh)

Respons Dewan Pers Usai Prabowo Sebut Wartawan 'Londo Ireng': Presiden Dinilai Alergi Kritik

Rektor UGM Ungkap Rata-Rata Gaji Dosen Capai Rp20 Juta–Rp50 Juta per Bulan

Dua Pria Mengaku Wartawan Diamankan Terkait Dugaan Pemerasan di Medan, Dewan Pers Buka Suara

Bayar Pajak Tepat Waktu, Lima Wajib Pajak Tanjungbalai Raih Hadiah Gebyar Pajak Sumut 2026

Pelayanan Jamaah Haji Aceh Tuai Pujian, Wagub Beri Penghargaan kepada Tim PPHD

Kemenhaj Hapus Skema Lunas Tunda Ganti Haji Khusus, Dahnil: Tak Ada Lagi Celah Jual Beli Porsi