140 Tahun Perkeretaapian Sumatera Utara, Dari Angkutan Tembakau hingga Transportasi Modern
MEDAN Perkeretaapian di Sumatera Utara genap berusia 140 tahun pada 25 Juli 2026. Momen ini menjadi penanda perjalanan panjang sejak jal
NASIONAL
JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mengakui memiliki semangat kebangsaan dan tujuan konstitusional yang sama dengan pemerintah, partai berlambang banteng itu menilai kesamaan visi tidak selalu berarti harus bergabung dalam barisan kekuasaan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan, seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.Baca Juga:
"Semangat kebangsaan kita tentu sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat, 24 Juli 2026.
Pernyataan Ganjar tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa PDIP memiliki hati yang sejalan dengan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia.
Menurut Ganjar, dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik di luar pemerintahan merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Ia menilai fungsi pengawasan atau checks and balances diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan dalam koridor konstitusi.
Ganjar menegaskan, posisi politik PDIP hingga saat ini belum berubah.
Partai tersebut masih memilih tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski berada di luar pemerintahan, Ganjar memastikan PDIP tetap menghormati Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Ia menjelaskan, sikap kritis yang disampaikan PDIP bukan bertujuan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik agar setiap kebijakan yang dibuat tetap berpihak kepada masyarakat.
"Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi," tegasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat posisi PDIP sebagai kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintahan.
Partai tersebut menyatakan tetap membuka ruang terhadap dinamika politik nasional yang dapat berkembang sesuai kondisi dan kepentingan bangsa ke depan.* (ad)
MEDAN Perkeretaapian di Sumatera Utara genap berusia 140 tahun pada 25 Juli 2026. Momen ini menjadi penanda perjalanan panjang sejak jal
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah di seluruh
PENDIDIKAN
BANDUNG Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait program sayembara tangkap begal, maling, copet, jambret, hingga p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga ponsel dari tiga merek di bawah naungan Transsion Holdings, yakni Tecno, Infinix, dan Itel, terpantau masih stabil hingga
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menjelaskan alasan di balik keputusannya menjadi kuasa hu
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA PSMS Medan akan mengawali perjuangannya di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi juara bertahan asal Thailand, Port FC. Laga pe
OLAHRAGA
SERDANG BEDAGAI Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memberangkatkan 10 warga untuk menunaikan ibadah umroh serta menyal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Istilah Londo Ireng menjadi perbincangan publik setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada puncak peri
POLITIK
BINJAI Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai bersama Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar Gerakan Safari Dakwah Sub
NASIONAL