Tiga Parpol Kompak Bilang: Senyum Prabowo Diapit Jokowi-Gibran Lenyapkan Spekulasi Kerenggangan
JAKARTA Momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat p
POLITIK
JAKARTA- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal profesi dan upah seorang perempuan bernama Susanah dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026). Said menilai kekeliruan data dalam pidato kenegaraan tersebut perlu menjadi perhatian serius.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Susanah sebagai warga Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Pernyataan itu kemudian ramai diperbincangkan publik karena informasi mengenai profesi dan nominal upah tersebut disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Susanah diketahui bekerja menjahit kain perca. Sementara upah yang diterimanya disebut sekitar Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.Baca Juga:
Kekeliruan tersebut kemudian mendapat sorotan dari Said Didu. Melalui akun X pribadinya, dia mempertanyakan bagaimana informasi yang tidak akurat bisa sampai masuk dalam pidato Presiden.
"Pidato Kenegaraan Presiden @prabowo tanggal 14 Agustus 2026, seakan terhapus dari satu kalimat gaji pengupas bawang Rp700.000 per kilogram," tulis Said, dikutip Kamis (20/8/2026).
Said juga mempertanyakan apakah kesalahan tersebut merupakan kekeliruan penyebutan oleh Presiden atau berasal dari data yang diberikan oleh pihak di lingkungan pemerintahan.
"Kita sangat menyayangkan bahwa Bapak Presiden saat ini sering sekali salah menyampaikan data yang diakui sebagai masukan dari bawahan. Ke depan, hal seperti ini harus dikurangi bahkan dihilangkan," tegasnya.
Menurut Said, kesalahan informasi dalam pidato kenegaraan tidak semestinya dianggap sebagai persoalan sepele. Dia menilai validitas data menjadi bagian penting karena informasi yang disampaikan Presiden memiliki perhatian luas dan dapat memengaruhi persepsi publik.
Meski mengkritik kekeliruan tersebut, Said meminta masyarakat tidak hanya terfokus pada kesalahan penyebutan profesi maupun nominal upah. Dia menilai substansi pidato Presiden mengenai kebijakan dan kepentingan rakyat tetap perlu diperhatikan.
"Tapi kita juga sangat menyayangkan bahwa tidak sedikit tokoh yang habiskan waktu untuk lakukan framing kesalahan (mungkin keseleo lidah) tersebut, menutupi dan tidak membahas substansi lain yang disampaikan oleh Presiden untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Polemik mengenai pernyataan gaji pengupas bawang tersebut akhirnya ikut menyoroti pentingnya akurasi data dalam komunikasi pemerintah. Terlebih, pidato Presiden di forum kenegaraan menjadi salah satu rujukan publik dalam memahami kebijakan dan kondisi masyarakat.
Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian terhadap proses verifikasi data sebelum informasi disampaikan dalam forum resmi kenegaraan. Akurasi angka, profesi maupun identitas masyarakat yang diangkat dalam pidato dinilai penting untuk menjaga kredibilitas informasi pemerintah.* (tm/dh)
JAKARTA Momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat p
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyebut kondisi transportasi laut Indonesia sudah masuk status darurat. Pernyataan itu disam
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi setelah uang muka penyelenggaraan Haji 2027 se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan masih ada warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum mendapatkan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung dijadwalkan hadir dalam sidang prape
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam refleksi 81 tahun kemerdekaan Republik Indones
POLITIK
JAKARTA Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal profesi dan upah seorang perempuan
POLITIK
ENDE Gempa susulan masih berpotensi mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Flores p
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset senilai sekitar Rp150 miliar yang berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan p
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang bertugas mengibark
NASIONAL