JAKARTA — Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti sikap Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi saat Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyinggung kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bertahan hingga 2029.
Menurut Jamiluddin, pernyataan Budi Arie yang disampaikan di hadapan Jokowi tersebut cukup mengejutkan secara politik.
Terlebih, Budi Arie juga meminta loyalis Jokowi bersiap menghadapi kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029.Baca Juga:
"Ketua Umum Projo Budi Arie saat bersebelahan dengan Joko Widodo menegaskan ada potensi pemerintahan Prabowo Subianto tidak sampai 2029. Untuk itu, Budi Arie meminta loyalis Jokowi untuk bersiap," kata Jamiluddin, Selasa (25/8/2026).
Jamiluddin menilai Budi Arie semestinya ikut menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut dia, posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden membuat loyalis Jokowi seharusnya mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.
"Pernyataan itu tak seharusnya keluar dari Budi Arie karena Gibran Rakabuming Raka masih mendampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden. Sebagai satu paket, seharusnya Budi Arie meminta loyalis Jokowi untuk menjaga Prabowo-Gibran bertahan hingga 2029," tegasnya.
Jamiluddin juga mempertanyakan sikap Jokowi yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan tersebut disampaikan.
Menurut dia, tidak terlihat adanya bantahan dari Jokowi terhadap pernyataan tersebut.
"Menariknya, pernyataan Budi Arie itu disampaikan saat disebelahnya ada Jokowi yang duduk tenang. Saat Budi menyampailan hal itu, tidak ada kesan perubahan rawut wajah Jokowi," ungkap Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, sikap diam Jokowi tersebut dapat menimbulkan persepsi di tengah masyarakat.
Ia menilai publik bisa saja mempertanyakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo yang selama ini terlihat baik.
"Kalau demikian halnya, maka hubungan Prabowo-Jokowi selama ini dikesankan baik-baiknya, bisa jadi hanya palsu. Hubungan keduanya terkesan baik hanya tampak pada panggung depan," pungkasnya.
Sebelumnya, potongan video Budi Arie Setiadi saat berbicara di hadapan Jokowi viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Budi Arie menyinggung kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan "Siap!" dari audiens.
Budi Arie juga menggambarkan kondisi masyarakat saat ini sebagai situasi yang tidak biasa.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan dinamika politik menjelang Reformasi pada 1997-1999.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ucap Budi Arie.
Pernyataan tersebut turut mendapat sorotan dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus.
Ia menilai ada kepentingan tertentu di balik pernyataan Budi Arie yang kemudian viral setelah potongan videonya beredar.
"Kami melihat ada kepentingan terselubung dari Budi Arie, terkait narasi sepotong yang disampaikan dari cuplikan itu," kata Bestari, Selasa (25/8/2026).
Bestari bahkan menuding Budi Arie berupaya mengadu domba Jokowi dengan Prabowo.
Ia menilai Jokowi tidak mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan Budi Arie dalam forum tersebut.
"Kalau dia bicara Projo menyatakan siap, silakan aja dia bergerak dengan dirinya sendiri dan perangkatnya. Kenapa harus menunggu ada Pak Jokowi baru ngomong begitu?" ujar Bestari.
"Jadi ini orang yang ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari gestur, sangat tidak nyaman Pak Jokowi berada di tempat itu," sambungnya.
Bestari juga mengatakan pendukung Jokowi semestinya ikut mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga 2029, bukan menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.
Ia menyebut manuver Budi Arie dapat dipandang sebagai upaya mencari posisi tawar politik.
"Untuk bargaining-bargaining kecil mungkin ya. Kalau bargaining besar kan enggak mungkin, orang udah pernah dipecat jadi menteri apa segala macam enggak mungkin lagi bisa membuat bargaining besar. Ada apa? Anda siapa? Kan begitu," imbuh Bestari.* (tb/ad)
LABUHANBATU Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara, mengungkap kasus dugaan peredaran narkoba dalam jumlah besar. Polisi menyita 30 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG LAWAS UTARA Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Desa Siunggam Tonga, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padan
PERISTIWA
RAJA AMPAT Masyarakat adat dari 20 sub suku di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang d
PARIWISATA
MEDAN Polisi menangkap M Arif Matondang, 30 tahun, pelaku pencurian sepeda motor milik pengemudi ojek online perempuan penyandang tunaru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah bersiap menuju Jakarta untuk mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026. Kelompokkel
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masuk dalam bursa calon Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ia menjadi
SOSOK
JAKARTA Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti sikap Presiden RI ke7 Joko Widodo atau Jokowi
POLITIK
JAKARTA Partai Gerindra menegaskan belum memikirkan Pemilihan Umum atau Pemilu 2029. Pernyataan itu disampaikan menyusul viralnya potong
POLITIK
JAKARTA Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) sebagai tersangka dalam kasus dugaan intim
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan mekanisme penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik warga Pati, Supriyono, yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
