Hakim Bacakan Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Sore Ini
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
Ia menilai kondisi masyarakat saat ini memiliki sejumlah perubahan yang menurutnya perlu diperhatikan.
"Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 2029, pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Jangan maksud saya gini loh, saya pengalaman dengan gerak sejarah ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura demo lagi ikut pertandingan, ini kayak Pasukan Pengamana Masyarakat Swakarsa nih 1998, pasti kalah yang preman. Cuman maksud saya tejadi anomali-anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekadar memikirkan skenario-skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadinya yang namanya patahan sejarah bagaimana tahun 1997 tiba-tiba Pemilu berikutnya 1999. Potensi ini bukan enggak ada, sangat besar, dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Saya insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana saja ke teman-teman supaya berpikir jangan hanya sekedar berpikir 2029 harus ada pikiran lain alternatif manakala terjadi percepatan sejarah."
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena menyebut kemungkinan perubahan jadwal pemilu dari 2029.
Namun, Puan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tetap harus mengacu pada konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Puan, siklus lima tahunan merupakan ketentuan yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu.
Dengan demikian, wacana mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak mengubah ketentuan yang saat ini berlaku bahwa Pemilu 2029 menjadi agenda pemilihan berikutnya.* (bb/ad)
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK