"Apa sih sebetulnya memberi makan orang lalu kemudian kita bicara indeks pembangunan manusia. Ini kan semua akal-akalan presiden dan jajarannya," tuturnya.
Selain mengkritik MBG, Syukur menyoroti kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Dia mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap penghasilan para pekerja di sektor pelayanan publik tersebut.
"Pertanyaan mendasar saya adalah, Presiden berpikir gak tentang gaji guru dosen yang begitu rendah. Tenaga kesehatan yang teriak tentang gajinya tidak layak, upahnya tidak layak," ujarnya.
Syukur juga menyoroti kondisi anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang menggunakan APBD.
"Daerah-daerah yang teriak juga, akhirnya kemudian proyek-proyek daerah yang dibiayai oleh APBD jadi mandek," tegasnya.
Dia bahkan mengingatkan persoalan fiskal tersebut dapat berdampak terhadap keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Syukur menyebut ada risiko pemberhentian apabila pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai tenaga PPPK.
"Belum lagi jadi ancaman yang serius PPPK bakal dihantam PHK pemberhentian. Karena daerah kehabisan anggaran atau bahkan tidak ada pos anggaran untuk membiayai kelangsungan mereka," katanya.
Menurut Syukur, persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi setelah para tenaga PPPK memberikan pengabdian dalam waktu panjang.
"Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun, semua ini hancur atas satu nama atau satu proyek namanya MBG dan Presiden gigih betul pertahankan proyek ini," ujarnya.
Syukur juga menilai terdapat dimensi politik dalam upaya mempertahankan MBG. Dia menduga konsolidasi politik ikut memengaruhi keberlanjutan program tersebut.
"Bahkan memerintahkan jajaran partainya untuk mengkonsolidasi dukungan agar mempertahankan proyek ini," kata dia.
Dia kembali menilai program MBG harus diukur berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat, bukan keuntungan kelompok tertentu.
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) berhasil mengoptimalkan Sumur Sepinggan V7 yang telah beroperasi di lapangan migas m
EKONOMI
JAKARTA Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wening Udasmoro menjelaskan cara melakukan verifi
NASIONAL
JAKARTA Pengamat Kebijakan Publik Syukur Mandar mengkritik keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu priori
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap adanya komunikasi antara Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Bar
POLITIK
BANTEN Tim SAR gabungan terus mencari lima jurnalis dan tiga awak kapal Arupadhatu 1 yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Kr
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex meminta Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan sebagai saksi dala
NASIONAL
JAKARTA Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho mengembalikan uang sekitar Rp5 miliar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Uang tersebut
NASIONAL
JAKARTA DPR mendorong pemerintah menyusun strategi pemberantasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua secara lebih sistematis dan b
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berpo
NASIONAL
ACEH BESAR Akhlak mulia dinilai menjadi salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan menciptakan kehidupan yang tenteram. Tanpa akhlak, k
AGAMA
