"Artinya proyek ini memang lebih mengutamakan keuntungan daripada manfaat dan proyek ini memang dipersiapkan sebagai bancakan untuk kepentingan politik di masa yang akan datang," tandasnya.
Syukur kemudian menyimpulkan kritiknya terhadap arah kebijakan pemerintah dengan mempertanyakan sejauh mana program tersebut mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.
"Sebuah fakta yang mencengangkan bahwa Presiden memang tidak bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk kelompok," katanya.
Pernyataan mengenai dugaan keuntungan politik, pemborosan anggaran, maupun ancaman terhadap PPPK tersebut merupakan pandangan dan kritik Syukur Mandar. Pernyataan itu belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan anggaran atau kepentingan politik tertentu dalam pelaksanaan program MBG.* (fj/dh)
MEDAN Satresnarkoba Polrestabes Medan meringkus dua pria yang diduga menjadi pengedar sekaligus bandar sabu di Jalan Bilal, Kecamatan Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) berhasil mengoptimalkan Sumur Sepinggan V7 yang telah beroperasi di lapangan migas m
EKONOMI
JAKARTA Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wening Udasmoro menjelaskan cara melakukan verifi
NASIONAL
JAKARTA Pengamat Kebijakan Publik Syukur Mandar mengkritik keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu priori
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap adanya komunikasi antara Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Bar
POLITIK
BANTEN Tim SAR gabungan terus mencari lima jurnalis dan tiga awak kapal Arupadhatu 1 yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Kr
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex meminta Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan sebagai saksi dala
NASIONAL
JAKARTA Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho mengembalikan uang sekitar Rp5 miliar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Uang tersebut
NASIONAL
JAKARTA DPR mendorong pemerintah menyusun strategi pemberantasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua secara lebih sistematis dan b
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berpo
NASIONAL
