Menurut Abdullah, tingginya biaya politik juga dapat membuka peluang munculnya praktik pembagian proyek maupun pungutan ilegal dalam program pemerintah.
Di akhir pernyataannya, Abdullah mengajak para pemangku kebijakan melakukan evaluasi dan introspeksi dalam menjalankan amanah publik. Dia meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan kemanusiaan, termasuk masyarakat terdampak bencana serta korban akibat persoalan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Kritik tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas, termasuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memperhatikan keselamatan dan kondisi masyarakat di berbagai daerah.* (fj/dh)
KABUPATEN KARO Satuan Reserse Narkoba Polres Karo menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Mariam Gin
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan masih belum menemukan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat mel
NASIONAL
JAKARTA Polisi memastikan tiga tersangka pengeroyokan pedagang cermin Bambang Setiawan hingga tewas saat kerusuhan demo DPR pada 27 Agustu
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi menutup Operasi SAR Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu (12
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah pakar hukum meminta DPR RI dan pemerintah tidak terburuburu mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) y
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menemukan sejumlah persoalan pada UPT SD Negeri 064999 di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.
PENDIDIKAN
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberangkatkan pasien yang merupakan terduga korban program Makan Bergizi Grat
PEMERINTAHAN
KARO Pohon tumbang menutup Jalan Lintas MedanBerastagi di Desa Tongkoh, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Poli
PERISTIWA
PATI Pemerintah Kabupaten Pati masih memberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi G
PERISTIWA
