JAKARTA - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Abdullah menilai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kasus dugaan keracunan yang dialami siswa hingga dugaan masalah dalam pengelolaan vendor dan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah dalam kanal YouTube Dialog Topik Rasil, dikutip Sabtu (12/9/2026).Baca Juga:
Menurut Abdullah, pelaksanaan MBG seharusnya tidak diterapkan dengan pola yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Dia menilai karakteristik pangan dan kondisi masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema bantuan.
"Daerah-daerah seperti Papua, Maluku, atau wilayah 3T (terdepan, terluar, termiskin) memiliki karakteristik dan pola konsumsi pangan lokal yang berbeda. Mengapa tidak menggunakan skema bantuan sosial melalui Kementerian Sosial yang sudah memiliki data akurat?" kata Abdullah.
Dia juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG. Menurut Abdullah, kebijakan tersebut perlu dievaluasi ketika masih terdapat ketimpangan kondisi tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang bertugas di wilayah pedalaman.
Abdullah kemudian mengusulkan perubahan mekanisme penyaluran MBG. Salah satunya dengan menyesuaikan menu makanan berdasarkan potensi pangan lokal di setiap daerah.
Dia mencontohkan wilayah Indonesia Timur yang memiliki sumber pangan lokal seperti sagu dan keladi. Menurutnya, bahan pangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program sehingga bantuan lebih sesuai dengan karakteristik daerah.
Selain itu, Abdullah mengusulkan agar penyaluran bantuan dilakukan dengan memanfaatkan data penerima bantuan sosial yang dimiliki Kementerian Sosial. Skema tersebut dinilai dapat membuat bantuan lebih tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.
Abdullah juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang dinilai membutuhkan intervensi gizi.
Kritik Abdullah tidak hanya ditujukan terhadap pelaksanaan MBG. Dia juga menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak lainnya.
Abdullah mengibaratkan persoalan tersebut seperti "gurita" yang sulit diurai apabila akar masalahnya tidak ditangani. Dia menilai mahalnya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong pejabat mencari sumber pendanaan tidak wajar ketika menduduki jabatan.
Menurut Abdullah, tingginya biaya politik juga dapat membuka peluang munculnya praktik pembagian proyek maupun pungutan ilegal dalam program pemerintah.
Di akhir pernyataannya, Abdullah mengajak para pemangku kebijakan melakukan evaluasi dan introspeksi dalam menjalankan amanah publik. Dia meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan kemanusiaan, termasuk masyarakat terdampak bencana serta korban akibat persoalan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Kritik tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas, termasuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memperhatikan keselamatan dan kondisi masyarakat di berbagai daerah.* (fj/dh)
KABUPATEN KARO Satuan Reserse Narkoba Polres Karo menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Mariam Gin
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan masih belum menemukan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat mel
NASIONAL
JAKARTA Polisi memastikan tiga tersangka pengeroyokan pedagang cermin Bambang Setiawan hingga tewas saat kerusuhan demo DPR pada 27 Agustu
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi menutup Operasi SAR Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu (12
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah pakar hukum meminta DPR RI dan pemerintah tidak terburuburu mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) y
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menemukan sejumlah persoalan pada UPT SD Negeri 064999 di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.
PENDIDIKAN
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberangkatkan pasien yang merupakan terduga korban program Makan Bergizi Grat
PEMERINTAHAN
KARO Pohon tumbang menutup Jalan Lintas MedanBerastagi di Desa Tongkoh, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Poli
PERISTIWA
PATI Pemerintah Kabupaten Pati masih memberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi G
PERISTIWA
