Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyoroti pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam agenda KTT BRICS 2026 di New Delhi, India. Deddy mempertanyakan langkah pemerintah mempromosikan program tersebut di forum internasional saat pelaksanaannya di dalam negeri masih menghadapi sejumlah persoalan.
Kritik tersebut disampaikan Deddy melalui akun media sosial miliknya. Dia menyinggung sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di beberapa daerah.
"Dikira negara lain gak punya intelijen kali ya hingga terus promo makan beracun gratis??? Malu tau…," tulis Deddy, dikutip Senin (14/9/2026).
Baca Juga:
Deddy menilai negara-negara lain memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Indonesia, termasuk pelaksanaan berbagai program pemerintah di lapangan. Karena itu, dia mempertanyakan promosi MBG di hadapan pemimpin negara lain.
Kritik Deddy muncul di tengah sejumlah laporan dugaan keracunan setelah penerima manfaat mengonsumsi makanan MBG. Persoalan keamanan pangan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) kemudian menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi program tersebut.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Berbagai penyedia makanan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan juga disebut dapat dikenai sanksi.
Deddy menilai pemerintah seharusnya tidak hanya menampilkan sisi positif MBG di forum internasional, tetapi juga memastikan persoalan yang terjadi di dalam negeri ditangani secara serius.
Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto memang membahas pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saat menghadiri KTT BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi.
Prabowo menekankan bahwa ketahanan suatu negara harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dia juga mendorong negara-negara BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang dan kekuatan.
"Ketahanan kita harus memberikan manfaat bagi rakyat kita dan untuk memberikan manfaat bagi rakyat kita, kita harus mampu mengubah kerentanan kita menjadi peluang. Kelemahan kita menjadi kekuatan," ujar Prabowo.
Pembahasan mengenai MBG tersebut menjadi bagian dari narasi Indonesia mengenai pembangunan dan ketahanan sosial di forum internasional. Sementara kritik terhadap pelaksanaannya masih terus muncul di dalam negeri, termasuk terkait keamanan makanan dan pengawasan penyedia program.
Perdebatan mengenai MBG kini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program di tingkat nasional, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dipresentasikan kepada masyarakat internasional.* (fj/dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.