Buruh Kecewa dengan Draf RUU Ketenagakerjaan, Beri Tenggat DPR hingga 22 September
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undan
NASIONAL
JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan proses rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk ditunda.
Menurut Bimo, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah nama yang tidak mengikuti proses assessment dan talent management.
Padahal, rotasi pejabat tersebut sebelumnya merupakan usulan dari Direktorat Jenderal Pajak.Baca Juga:
"Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," kata Bimo ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 16 September 2026.
Bimo menjelaskan, proses assessment dan talent management merupakan bagian penting dalam penataan serta pengembangan karier aparatur di lingkungan kementerian.
Karena itu, keberadaan nama yang tidak mengikuti proses tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan rotasi.
Menurut Bimo, masuknya nama-nama yang tidak mengikuti rangkaian assessment, ujian, dan talent management dapat memberikan sinyal yang kurang baik bagi pegawai lainnya.
Terlebih, kata dia, terdapat pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan tersebut sebagai bagian dari proses penilaian untuk pengembangan karier.
"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.
Bimo mengatakan, untuk sementara, pejabat yang terindikasi tidak mengikuti proses tersebut akan dikeluarkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula.
Keputusan lebih lanjut mengenai rotasi pejabat tersebut akan menunggu kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Bimo mengatakan Suahasil telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan proses talent management dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Iya, Pak Suahasil menyatakan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," kata Bimo.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perubahan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan setelah Purbaya Yudhi Sadewa tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu pada Kamis, 10 September 2026.
Perombakan tersebut terutama mencakup pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
Perubahan jabatan yang dilakukan pada era Purbaya mencakup sejumlah jenjang jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Di antaranya Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta pejabat pada unit organisasi non-eselon Kemenkeu.
Kini, setelah adanya permintaan penundaan, proses rotasi tersebut akan disesuaikan dengan pelaksanaan assessment dan talent management.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengisian dan perpindahan jabatan di lingkungan Kemenkeu berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.* (km/ad)
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
DELI SERDANG Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia. Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal Septe
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengapresiasi peran Karang Taruna Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan kegiatan sosial da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses berbagai pelayanan. Informasi yang se
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal untuk mendukung pembangu
NASIONAL