Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menunjukkan pola politik yang tetap mengakomodasi sejumlah tokoh dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Prabowo melakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahan pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Sehari kemudian, Jumat, 2 Oktober 2026, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta.Baca Juga:
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.
Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, sementara Muhammad Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.
Dalam analisisnya, Burhanuddin mengatakan karakter Prabowo membuatnya tidak mudah memutus hubungan dengan tokoh-tokoh yang pernah memiliki peran dalam perjalanan politiknya, termasuk mereka yang berasal dari pemerintahan Jokowi.
"Pak Prabowo kalau dilihat dari karakter pribadinya memang orang yang tahu berbalas budi. Dan karenanya berharap radical break seperti yang Pak Rocky Gerung sampaikan dengan memotong habis orang-orang Pak [Jokowi] itu suatu hal yang saya terlalu tidak masuk akal, kalau kita melihat karakter Pak Prabowo selama ini," ungkap Burhan, Jumat, 2 Oktober 2026.
"Lihat Saja itu orang-orang yang ikut sama Pak Prabowo itu 'kan orang-orang yang dari awal."
"Jadi beliau tidak punya karakter untuk membuang orang, apalagi orang yang punya jasa besar membuat Pak Prabowo menjadi presiden," terangnya.
Burhanuddin menyoroti sejumlah nama yang kini mendapat posisi dalam pemerintahan Prabowo.
Pratikno, misalnya, ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres. Pratikno sebelumnya merupakan Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan Jokowi.
Selain itu, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga masuk dalam jajaran anggota Wantimpres.
Pada saat yang sama, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Sekretariat Negara mengonfirmasi Listyo Sigit dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026.
Pada hari yang sama, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo.
Menurut Burhanuddin, penempatan sejumlah tokoh tersebut dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi politik.
"Politik akomodatif dan [balas budi]. Pertama Pak Sigit memang sudah lama menjadi Kapolri. Jadi memang sudah saatnya diganti karena beliau bulan Desember sudah pensiun. Tetapi berharap Pak Sigit tiba-tiba terlempar dari pusaran kekuasaan, itu dari awal saya enggak percaya," katanya.
Burhanuddin juga menyoroti posisi Wantimpres yang sebelumnya belum terisi selama masa pemerintahan Prabowo.
"Hari ini Pak Pratik dilantik sebagai Ketua [Wantimpres] dan kita tahu [Wantimpres] dewan pertimbangan yang dua tahun sejak Pak Prabowo dilantik 20 Oktober 2024 itu kosong."
"Jadi memang sepertinya posisi Pak Pratik kemudian posisi Pak [Anwar Usman], termasuk masih bertahannya Pak Sigit itu satu bentuk akomodasi sekaligus penepisan secara [politik] kepada mereka yang berasumsi bahwa Pak Prabowo sudah pisah [politik] dengan Pak [Jokowi]," papar Burhan.
Secara resmi, Prabowo memang baru mengangkat 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026.
Dalam keterangan Sekretariat Negara, komposisi tersebut terdiri atas tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk politik, pemerintahan, agama, hukum, usaha, militer, dan organisasi masyarakat.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah pengamat politik Rocky Gerung. Ia termasuk dalam 26 anggota Wantimpres yang dilantik Prabowo.
Sebelumnya, Rocky Gerung dikenal menggunakan istilah radical break untuk menggambarkan perlunya pemutusan hubungan secara mendasar dengan sistem atau pengaruh lama.
Burhanuddin kemudian mengaitkan gagasan tersebut dengan karakter politik Prabowo yang menurutnya cenderung mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak atau kontribusi terhadap perjalanan politiknya.
26 Anggota Wantimpres Prabowo
Berikut susunan 26 anggota Wantimpres yang dilantik Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026:
Pratikno sebagai Ketua merangkap anggota.
Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.
Sinta Nuriyah Wahid sebagai anggota.
Muhammad Quraish Shihab sebagai anggota.
Agum Gumelar sebagai anggota.
Chairul Tanjung sebagai anggota.
Said Aqiel Siradj sebagai anggota.
Anwar Iskandar sebagai anggota.
Yahya Cholil Staquf sebagai anggota.
Jusuf Wanandi sebagai anggota.
Budi Gunawan sebagai anggota.
Bambang Soesatyo sebagai anggota.
Salim Segaf Al-Jufri sebagai anggota.
Soekarwo sebagai anggota.
Dato' Sri Tahir sebagai anggota.
Rocky Gerung sebagai anggota.
Ida Bagus Purwalaksana sebagai anggota.
Philip Kuncoro Wijaya sebagai anggota.
Budi Santoso Tanuwibowo sebagai anggota.
Anwar Usman sebagai anggota.
Mohamad Hatta sebagai anggota.
Jusuf Hamka sebagai anggota.
Margarito Kamis sebagai anggota.
Jacky Manuputty sebagai anggota.
Ignasius Jonan sebagai anggota.
Pelantikan Wantimpres tersebut berlangsung sehari setelah Prabowo melakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahan.
Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik sejumlah menteri dan wakil menteri serta pejabat lembaga negara.
Dengan rangkaian pelantikan tersebut, perubahan struktur pemerintahan dan pengisian Wantimpres menjadi bagian dari langkah Prabowo menjalankan pemerintahan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.* (tb/ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI