Menurut Denny, Gibran masih dapat menempuh program Paket C atau jalur penyetaraan pendidikan lainnya.
Namun, ia menilai langkah itu perlu diawali dengan keputusan untuk meninggalkan jabatan yang saat ini diemban.
"Ini adalah waktu terbaik untuk memilih mundur. Ini adalah saat terbaik untuk memutuskan berhenti. Ini adalah kesempatan untuk melakukan pertobatan," kata Denny.
Ia juga menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran semakin menjadi perhatian setelah putusan MK.
Denny merujuk Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden.
"Jadi ada dua sebenarnya modal Mas Gibran, tahu diri dan tahu malu," ujar Denny.
Ia kemudian menegaskan bahwa Gibran seharusnya mundur dari jabatan wakil presiden.
"Kalau tidak mundur maka pilihannya adalah dimundurkan," kata Denny.
Desakan tersebut merupakan pandangan Denny sebagai salah satu pemohon gugatan.
Sementara itu, MK tidak memerintahkan Gibran mengundurkan diri dan tidak membatalkan jabatannya sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perdebatan di ruang publik.
Namun, putusan MK dalam perkara tersebut tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden maupun memerintahkannya untuk mundur.* (tb/ad)
DELI SERDANG Tiga pemuda ditangkap polisi karena diduga membegal sepeda motor milik Dachyar Siregar (62) di Jalan Rahayu, Desa Sei Rotan,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pasien klinik gigi di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, kaget saat mendapati sepeda motor Honda Scoopy miliknya hilang sete
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan yang terdiri dari Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut, TNI, dan Satpol PP menggerebek l
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Roy Fachraby Ginting, mengapresiasi program tebus ijazah yang dijalankan Wali Kota Medan
PENDIDIKAN
JAKARTA Baterai iPhone cepat habis bisa mengganggu aktivitas, terutama ketika pengguna sedang bepergian dan tidak memiliki akses ke sumber
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Ba
POLITIK
KUTACANE Banjir dan tanah longsor menerjang tiga desa di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Benc
PERISTIWA
JAKARTA Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana siswa tidak lagi otomatis naik kelas mula
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan tambahan dana investasi hingga US 1 miliar atau sekitar R
EKONOMI
JAKARTA Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo membandingkan latar belakang pendidikan Presiden ke3 RI BJ Habibie deng
NASIONAL
