Media Asing Soroti Polemik Ijazah Gibran, Denny Indrayana: Jika Tak Mundur, Pilihannya Dimundurkan

JAKARTA – Gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan media asing setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang meminta putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu didiskualifikasi dari jabatannya.

Channel News Asia (CNA) dan The Straits Times memberitakan putusan MK pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Kedua media tersebut menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang dipermasalahkan para pemohon.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Masuk DPR: PKB Usul Pansus, Golkar Pilih Panggil KPU-Bawaslu

Dikutip dari CNA, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah dari luar negeri yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA).

Meski demikian, hakim menyatakan pengadilan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden seperti yang diminta para pemohon.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan statusnya melalui sengketa pemilu di MK.

Adies juga menyebut persoalan kelayakan Gibran terkait dokumen kelulusan berada dalam kewenangan lembaga lain.

Putusan MK tersebut tidak berarti pengadilan memerintahkan Gibran mundur dari jabatannya.

Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Gugatan tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.

Para pemohon menilai dokumen yang diserahkan Gibran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum cukup membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan setara SMA.

Dokumen yang menjadi sorotan berupa transkrip nilai dan surat keterangan kehadiran, bukan ijazah kelulusan SMA.

Sementara itu, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Gibran diketahui pernah bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002–2004.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Australia, pada 2004–2007.

Setelah itu, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan meraih gelar sarjana pemasaran pada 2010 melalui kerja sama dengan University of Bradford, Inggris.

Sehari setelah putusan MK dibacakan, Gibran menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.

"Yang terpenting, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan berhasil mengimplementasikan visi, misi, dan program Presiden," kata Gibran pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Ketika ditanya mengenai keterangan MK soal bukti ijazah setara SMA, Gibran menjawab bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jika tidak lulus SMA.

"Jika saya tidak lulus SMA, maka saya tidak akan bisa kuliah. Lagipula, saya menyelesaikan gelar sarjana saya di Singapura," ujarnya.

Dua hari setelah putusan MK, Denny Indrayana kembali mendesak Gibran untuk mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

Dalam wawancara pada Jumat, 9 Oktober 2026, Denny mengatakan dirinya masih berusaha mengingatkan Gibran agar mempertimbangkan langkah tersebut.

Menurut Denny, Gibran masih dapat menempuh program Paket C atau jalur penyetaraan pendidikan lainnya.

Namun, ia menilai langkah itu perlu diawali dengan keputusan untuk meninggalkan jabatan yang saat ini diemban.

"Ini adalah waktu terbaik untuk memilih mundur. Ini adalah saat terbaik untuk memutuskan berhenti. Ini adalah kesempatan untuk melakukan pertobatan," kata Denny.

Ia juga menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran semakin menjadi perhatian setelah putusan MK.

Denny merujuk Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi ada dua sebenarnya modal Mas Gibran, tahu diri dan tahu malu," ujar Denny.

Ia kemudian menegaskan bahwa Gibran seharusnya mundur dari jabatan wakil presiden.

"Kalau tidak mundur maka pilihannya adalah dimundurkan," kata Denny.

Desakan tersebut merupakan pandangan Denny sebagai salah satu pemohon gugatan.

Sementara itu, MK tidak memerintahkan Gibran mengundurkan diri dan tidak membatalkan jabatannya sebagai wakil presiden.

Dengan demikian, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perdebatan di ruang publik.

Namun, putusan MK dalam perkara tersebut tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden maupun memerintahkannya untuk mundur.* (tb/ad)

Polemik Ijazah Gibran Masuk DPR: PKB Usul Pansus, Golkar Pilih Panggil KPU-Bawaslu

Seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal PKPU Pencalonan Gibran

Mantan Guru Gibran Mengaku Sakit Hati soal Polemik Ijazah: Sekelas Pak Jokowi Putranya Tidak Lulus SMA? Tidak Mungkin

Polemik Ijazah Gibran, Wantimpres Bamsoet: Hasil Pilpres 2024 Tetap Sah, Bola Kini Bukan Lagi di MK

Rocky Gerung Ingatkan Polemik Pendidikan Gibran Jangan Seret Nama Prabowo

Bobby Nasution Pernah Berselisih dengan Kajari soal Dugaan Dua Oknum Jaksa Minta Uang ke 5 Kepsek di Medan, Kejati Sumut Ungkap Fakta