Gielbran PKB Tak Cabut Sebutan “Anak Haram Konstitusi” untuk Gibran, Ini Alasannya
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
Sikap Demokrat dan NasDem menunjukkan bahwa kedua partai tersebut belum menyampaikan keputusan final mengenai dukungan terhadap pembentukan pansus.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai putusan MK merupakan putusan yang jujur dan berani.
Ia memandang pertimbangan MK dapat menjadi fakta hukum yang perlu didalami lebih lanjut.
Mardani juga mendengar bahwa persoalan tersebut masih menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR.
Namun, ia mengaku belum mengikuti perkembangan pembahasannya secara terperinci.
"Kalau mekanisme politik di DPR kan masih banyak, bisa pansus, bisa dengan hak angket, bisa macam-macam. Tapi ini lagi dibahas kayaknya, lagi komunikasi," kata dia.
Pernyataan Mardani memperlihatkan bahwa sejumlah opsi masih terbuka dalam pembahasan di DPR.
Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada keputusan final mengenai mekanisme yang akan dipilih.
Di tengah beragam pandangan fraksi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan terhadap pembentukan pansus.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menilai pansus dapat membantu DPR memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan tersebut.
Menurut Deddy, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan memanggil KPU dan Bawaslu. DPR, kata dia, juga dapat meminta keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan sesuai kewenangan dan relevansinya.
Ia bahkan mengusulkan agar pihak sekolah Gibran di Australia dan Singapura turut dimintai keterangan mengenai certificate of attendance atau dokumen pendidikan lainnya yang berkaitan dengan polemik tersebut.
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengguna vape atau pod narkotika yang mengandung etomi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai mengapresiasi langkah cepat Polres Binjai dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai dugaan lokas
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasy
PERISTIWA
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL