"Nggak Punya Legitimasi!", Mahfud MD Sentil Kedudukan Gibran Usai Putusan Ijazah MK

Hakim MK juga menyoroti dokumen certificate of attendance dan academic records yang disebut dalam persidangan. Menurut pertimbangan hakim, dokumen tersebut tidak membuktikan kelulusan pendidikan menengah.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut. Karena itu, pertimbangan hukum mengenai dokumen pendidikan perlu dibedakan dari amar putusan yang tidak mendiskualifikasi Gibran.

Selain membahas peluang pencalonan Gibran, Mahfud menilai regulasi pemilu perlu dievaluasi, terutama mengenai mekanisme untuk mempersoalkan persyaratan calon.

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai kapan dan melalui jalur apa persoalan persyaratan pencalonan dapat diajukan, baik pada tahap penetapan pasangan calon, setelah hasil pemilu diumumkan, maupun setelah kandidat dilantik.

Mahfud juga menekankan pentingnya kesesuaian antara materi peraturan dan kewenangan lembaga yang menyusunnya. Ia menilai aturan pemilu harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Bagi Mahfud, polemik tersebut bukan hanya menyangkut Gibran, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Mahfud turut menyinggung pengaruh dukungan partai politik dan arah koalisi pemerintahan terhadap dinamika politik Gibran menjelang pemilu berikutnya.

Menurutnya, sikap partai-partai dalam koalisi dapat dipengaruhi oleh arah politik Presiden Prabowo Subianto. Namun, Mahfud tidak menyatakan bahwa Prabowo telah mengambil keputusan tertentu mengenai masa depan politik Gibran.

Ia memperkirakan perdebatan mengenai persoalan hukum dan politik tersebut dapat terus berlangsung hingga 2029.

"Bisa jadi, bisa jadi ini apa? Perang urat saraf bukan perang urat saraf lagi saya kira perang terbuka, opini terbuka itu akan terjadi adu kuat ya sampai tahun 2029," kata Mahfud.

Pernyataan itu menggambarkan pandangannya mengenai kemungkinan berlanjutnya perdebatan di ruang publik dan politik.

Ditemani Puan Maharani, Ganjar Pranowo Hadiri Penguin Funwalk di Pluit

Tegas! Mahfud MD Ungkap Penyebab Skor Indonesia Turun 14 Poin Tingkat Korupsi

Menko Polhukam Mahfud Md Meralat Pernyataan Mengenai Operasi Tangkap Tangan KPK

Pertemuan Akrab Menko Polhukam Mahfud Md dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur

Mahfud Ajak Warga Pesantren Ikut Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting