"Nggak Punya Legitimasi!", Mahfud MD Sentil Kedudukan Gibran Usai Putusan Ijazah MK

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2029 jika aturan mengenai persyaratan pendidikan tidak berubah. Mahfud juga menyoroti perbedaan antara kedudukan formal Gibran sebagai wakil presiden dan legitimasi yang dipersoalkan setelah putusan MK terkait dokumen pendidikannya.

Mahfud menjelaskan, secara formal Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden setelah MK memutus perkara gugatan persyaratan pendidikan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. Namun, menurut Mahfud, putusan tersebut belum mengakhiri perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.

"Gibran ini sekarang punya legitimitas sebagai wakil presiden, tapi tidak punya legitimasi sebagai wakil presiden," kata Mahfud dikutip, Minggu (11/10/2026).

Baca Juga:

• Bakom Pemerintah Turun Tangan! Telepon Rocky Gerung Usai Suruh Gibran Mundur, Janji Nggak Ulangi Lagi

Menurut Mahfud, perdebatan tersebut berpotensi berlanjut hingga menjelang Pilpres 2029. Ia menilai aturan yang berlaku perlu diperjelas agar persoalan serupa tidak kembali menimbulkan polemik hukum dan politik.

Mahfud secara khusus menyoroti kemungkinan Gibran kembali maju dalam pemilihan presiden mendatang. Ia menilai, apabila aturan yang berlaku tidak berubah dan persoalan persyaratan pendidikan tetap menjadi hambatan, Gibran tidak dapat begitu saja dianggap memenuhi syarat pencalonan.

"Berikutnya, kalau tidak ada perubahan aturan-aturan, maka Gibran tidak boleh menjadi calon lagi di tahun 2029," ujar Mahfud.

Ia juga menyinggung kemungkinan penggunaan jalur pendidikan kesetaraan Paket C sebagai salah satu opsi untuk memenuhi persyaratan pendidikan. Namun, menurutnya, waktu dan alasan seseorang menempuh pendidikan kesetaraan juga dapat memunculkan perdebatan dari sisi moral.

"Karena baru mau ngambil sekarang toh Paket C," katanya.

Meski demikian, pernyataan Mahfud tersebut merupakan penilaian mengenai kemungkinan pencalonan Gibran pada masa mendatang, bukan keputusan resmi penyelenggara pemilu yang menyatakan Gibran telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Pilpres 2029.

Persyaratan dan mekanisme pencalonan pada pemilu mendatang tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku saat proses pencalonan dilakukan.

Polemik ini berawal dari perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Hakim MK juga menyoroti dokumen certificate of attendance dan academic records yang disebut dalam persidangan. Menurut pertimbangan hakim, dokumen tersebut tidak membuktikan kelulusan pendidikan menengah.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut. Karena itu, pertimbangan hukum mengenai dokumen pendidikan perlu dibedakan dari amar putusan yang tidak mendiskualifikasi Gibran.

Selain membahas peluang pencalonan Gibran, Mahfud menilai regulasi pemilu perlu dievaluasi, terutama mengenai mekanisme untuk mempersoalkan persyaratan calon.

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai kapan dan melalui jalur apa persoalan persyaratan pencalonan dapat diajukan, baik pada tahap penetapan pasangan calon, setelah hasil pemilu diumumkan, maupun setelah kandidat dilantik.

Mahfud juga menekankan pentingnya kesesuaian antara materi peraturan dan kewenangan lembaga yang menyusunnya. Ia menilai aturan pemilu harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Bagi Mahfud, polemik tersebut bukan hanya menyangkut Gibran, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Mahfud turut menyinggung pengaruh dukungan partai politik dan arah koalisi pemerintahan terhadap dinamika politik Gibran menjelang pemilu berikutnya.

Menurutnya, sikap partai-partai dalam koalisi dapat dipengaruhi oleh arah politik Presiden Prabowo Subianto. Namun, Mahfud tidak menyatakan bahwa Prabowo telah mengambil keputusan tertentu mengenai masa depan politik Gibran.

Ia memperkirakan perdebatan mengenai persoalan hukum dan politik tersebut dapat terus berlangsung hingga 2029.

"Bisa jadi, bisa jadi ini apa? Perang urat saraf bukan perang urat saraf lagi saya kira perang terbuka, opini terbuka itu akan terjadi adu kuat ya sampai tahun 2029," kata Mahfud.

Pernyataan itu menggambarkan pandangannya mengenai kemungkinan berlanjutnya perdebatan di ruang publik dan politik.

Dengan demikian, penilaian Mahfud tentang peluang Gibran maju pada Pilpres 2029 masih berupa pandangan hukum dan politik. Kepastian mengenai persyaratan pencalonan nantinya akan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku serta proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.* (tm/dh)

Ditemani Puan Maharani, Ganjar Pranowo Hadiri Penguin Funwalk di Pluit

Tegas! Mahfud MD Ungkap Penyebab Skor Indonesia Turun 14 Poin Tingkat Korupsi

Menko Polhukam Mahfud Md Meralat Pernyataan Mengenai Operasi Tangkap Tangan KPK

Pertemuan Akrab Menko Polhukam Mahfud Md dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur

Mahfud Ajak Warga Pesantren Ikut Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting