Mutasi Massal 2.043 Pegawai DJP, Menkeu Purbaya: Pegawai Nakal Digeser ke Posisi Pinggir
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas terhadap platform media sosial global, TikTok dan Meta, atas dugaan keterlambatan penanganan konten hoaks dan tidak bermoral di platform masing-masing.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, dalam pernyataannya kepada kantor berita Bernama, menyebut TikTok dinilai lamban dalam merespons permintaan bantuan investigasi dari kepolisian, khususnya dalam kasus seorang pria yang mengaku ahli patologi dan menyebarkan informasi menyesatkan terkait kematian remaja populer di Malaysia.
"TikTok sangat lambat dalam memberikan informasi, sampai-sampai saya harus menelepon langsung CEO TikTok, Shou Zi Chew. Ini adalah tindak kejahatan, dan mereka bergerak terlalu lambat. Kita tidak bisa membiarkan sikap seperti itu," tegas Fahmi.
Fahmi menyampaikan bahwa manajemen TikTok telah dipanggil secara resmi dan dijadwalkan hadir di markas besar Kepolisian Malaysia, Bukit Aman, pada Kamis pekan ini, bersama Kepala Polisi Nasional dan Jaksa Agung.
Meta Juga Dipanggil
Tak hanya TikTok, Fahmi juga mengungkap bahwa perusahaan induk dari Facebook, WhatsApp, dan Instagram, yaitu Meta, juga akan dipanggil. Meta dituding lalai menekan penyebaran konten tidak bermoral, termasuk gambar-gambar yang mengandung unsur pedofilia.
"Kami melihat platform-platform ini tidak menanggapi masalah secara serius. Hukum Malaysia berlaku, dan mereka wajib mematuhinya. Setiap platform yang melanggar akan kami panggil," ujar Fahmi.
Lonjakan Konten Berbahaya Dorong Pemerintah Bertindak Tegas
Malaysia diketahui memperketat pengawasan terhadap media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Ini menyusul lonjakan signifikan konten berbahaya yang mencakup:
Penipuan online dan perjudian daring
Pornografi anak
Perundungan siber
Isu sensitif terkait ras, agama, dan kerajaan
Fahmi menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan penyedia platform digital, namun sikap tegas akan terus diambil bila regulasi lokal tidak dihormati.
Hingga berita ini diturunkan, baik TikTok maupun Meta belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan oleh pemerintah Malaysia.*
(bs/j006)
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut pemberhentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumat
NASIONAL
BATU BARA Di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, air bersih dari PDAM Tirta Tanjung Tiram t
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian berhasil menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan d
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Keluhan terhadap pelayanan air bersih kembali muncul di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
PERISTIWA
JAKARTA Perlindungan hukum terhadap komisioner dalam UndangUndang Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga independensi l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengaku tidak mengenal terdakwa M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kerap menetapkan s
PENDIDIKAN