Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA,– Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. OK Saidin, SH, MHum, mengusulkan definisi ulang pengertian hak cipta.
Menurutnya, selama ini hak cipta bersifat eksklusif dan materialistis, lahir dari perspektif kapitalisme, tanpa menekankan fungsi sosial maupun kesadaran spiritual.
Usulan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR RI membahas perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Senin (8/12/2025) di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Senayan.Baca Juga:
"Rumusannya, hak cipta lahir atas talenta manusia berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang dilindungi negara. Fungsi sosial hak cipta harus dijalankan secara seimbang sesuai ideologi Pancasila," ujarnya.
Prof OK Saidin menekankan, hak cipta seharusnya memiliki fungsi sosial, tidak sekadar orientasi bisnis.
Ia mencontohkan kasus sejumlah warteg dan restoran yang harus membayar royalti lagu, meski pengunjung hanya ingin makan.
Menurutnya, perlindungan hak cipta seharusnya proporsional, menyesuaikan konteks pemanfaatan karya.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan negara melalui Kementerian Hukum untuk memberikan pencerahan terkait pendaftaran hak cipta.
Sertifikat hak cipta dapat dijadikan agunan fidusia, misalnya untuk pembiayaan produksi buku atau film.
UU Hak Cipta saat ini menyebut karya cipta sebagai benda bergerak.
Prof OK Saidin menilai hal ini tidak relevan untuk penjaminan hukum dan pengalihan hak.
Ia mengusulkan klasifikasi baru: hak cipta terdaftar dan tidak terdaftar.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL