LMK dan Hak Cipta: Prof OK Saidin Dorong Reformasi untuk Perlindungan Pencipta

JAKARTA,– Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. OK Saidin, SH, MHum, mengusulkan definisi ulang pengertian hak cipta.

Menurutnya, selama ini hak cipta bersifat eksklusif dan materialistis, lahir dari perspektif kapitalisme, tanpa menekankan fungsi sosial maupun kesadaran spiritual.

Usulan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR RI membahas perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Senin (8/12/2025) di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Senayan.

Baca Juga:

• Polda Riau Hadir di Tengah Krisis Air Agam, 30 Truk Tangki Dikerahkan

"Rumusannya, hak cipta lahir atas talenta manusia berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang dilindungi negara. Fungsi sosial hak cipta harus dijalankan secara seimbang sesuai ideologi Pancasila," ujarnya.

Prof OK Saidin menekankan, hak cipta seharusnya memiliki fungsi sosial, tidak sekadar orientasi bisnis.

Ia mencontohkan kasus sejumlah warteg dan restoran yang harus membayar royalti lagu, meski pengunjung hanya ingin makan.

Menurutnya, perlindungan hak cipta seharusnya proporsional, menyesuaikan konteks pemanfaatan karya.

Selain itu, ia mendorong keterlibatan negara melalui Kementerian Hukum untuk memberikan pencerahan terkait pendaftaran hak cipta.

Sertifikat hak cipta dapat dijadikan agunan fidusia, misalnya untuk pembiayaan produksi buku atau film.

UU Hak Cipta saat ini menyebut karya cipta sebagai benda bergerak.

Prof OK Saidin menilai hal ini tidak relevan untuk penjaminan hukum dan pengalihan hak.

Ia mengusulkan klasifikasi baru: hak cipta terdaftar dan tidak terdaftar.

Dengan cara ini, hak cipta terdaftar dapat diagunkan atau digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Dalam RDP, Prof OK Saidin juga menyoroti teknologi digital dan AI.

Menurutnya, AI generatif bisa mengancam eksistensi pencipta asli.

Meski demikian, AI tetap dianggap alat; tanggung jawab atas karya cipta tetap berada pada manusia atau badan hukum yang mengoperasikannya.

Ia menilai sistem royalti LMK belum adil, terutama terkait direct licensing dan penggunaan komersial karya.

Prof OK Saidin menyarankan LMK diperluas untuk buku, musik, dan sinematografi, serta dibentuk sebagai lembaga nirlaba profesional.

LMK baru ini akan menyalurkan royalti secara transparan, dengan audit dan manajemen profesional, serta mengurangi risiko pelanggaran hukum.

"LMK yang ada saat ini sangat berpotensi masuk ranah pidana," tegasnya.

Dengan berbagai usulan tersebut, Prof OK Saidin berharap perubahan UU Hak Cipta dapat selaras dengan perkembangan digital, AI, dan kebutuhan perlindungan hak cipta global, sekaligus menegaskan nilai sosial dan spiritual sesuai Pancasila.*

(dh)

Polda Riau Hadir di Tengah Krisis Air Agam, 30 Truk Tangki Dikerahkan

Emas Batangan Naik, UBS & Galeri24 Pegadaian Cetak Harga Tertinggi Hari Ini

Banjir Aceh Tamiang: Air Bersih dan Solidaritas Menjadi Cahaya di Tengah Gelap

Gempa 7,3 SR Guncang Pesisir Timur Hokkaido, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia

Bareskrim Ungkap Praktik Illegal Logging di Hulu Sungai Tamiang, Kayu Dibawa Arus Saat Banjir

Purbaya Ungkap 4 Modus Eksportir Hindari Bea Keluar, Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah