Rugikan Negara Rp 2 T Usai 'Akali' Pajak Ekspor, PT Toba Pulp Lestari Resmi Jadi Tersangka Kejagung
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi terk
NASIONAL
MEDAN - Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Sugiat Santoso meminta seluruh kader Gerindra yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif ikut menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat membuka bimbingan teknis (bimtek) bagi kader Gerindra yang bertugas di DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD kabupaten/kota.
Sugiat mengatakan kader Gerindra memiliki posisi strategis untuk menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintahan Prabowo kepada masyarakat. Penyampaian informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya informasi yang keliru terkait program pemerintah.
"Jadi kita harus menjadi juru bicara Presiden Prabowo. Maksudnya, setiap kader harus mampu menyampaikan program-program Presiden Prabowo kepada masyarakat, baik ketika bertemu langsung maupun melalui media sosial," ujar Sugiat, Senin (7/9/2026).Baca Juga:
Menurutnya, informasi mengenai kebijakan pemerintah masih kerap diwarnai misinformasi. Karena itu, kader Gerindra diminta tidak hanya menjalankan tugas sesuai jabatan masing-masing, tetapi juga aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru tentang apa yang sedang dilakukan pemerintah. Kader Gerindra harus hadir memberikan penjelasan dan menyampaikan informasi yang benar," katanya.
Sugiat juga mengajak seluruh kader memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Menurutnya, kader yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif memiliki tanggung jawab untuk membantu menyampaikan serta mengawal pelaksanaan program pemerintah.
"Kita harus bergotong royong membantu pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan biarkan Presiden Prabowo sendirian menghadapi kelompok-kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan," tegasnya.
Ia menilai kader Gerindra juga harus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyampaikan program dan kebijakan pemerintah, kader diminta memahami persoalan yang muncul di tengah masyarakat untuk kemudian menjadi bahan masukan bagi pemerintah.
Bimtek tersebut menjadi salah satu momentum bagi kader Gerindra Sumut untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka, baik sebagai wakil rakyat maupun pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan.
Sugiat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI berharap kader Gerindra yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi Sumut maupun DPRD kabupaten/kota dapat menjalankan peran politik secara baik sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan keterlibatan aktif kader, Sugiat berharap berbagai program pemerintahan Prabowo dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat dan tidak terdistorsi oleh informasi yang keliru.
"Intinya, kader Gerindra harus hadir di tengah masyarakat, menjelaskan program pemerintah, dan ikut bergotong royong memastikan pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan baik," jelasnya.* (ds/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi terk
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta daftar korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera diserahk
NASIONAL
BANDA ACEH Tradisi intelektual Islam di Indonesia berkembang dengan corak yang berbeda di setiap pusat pendidikan Islam. Yogyakarta, Malan
NASIONAL
LEMBATA Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi pada Senin (7/9/2026) sore. Letusan terjadi s
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat 20.643 penindakan hingga Agustus 2026. Dari seluruh penindakan tersebut, total n
EKONOMI
MEDAN Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Sugiat Santoso meminta seluruh kader Gerindra yang berada di lembaga eksekutif
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memastikan dua kepala lingkungan (kepling) yang ditangkap polisi karena diduga terlibat peredaran narkoba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana untuk membayar kewajiban utang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) s
EKONOMI
JAKARTA UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Guga
NASIONAL
MEDAN Fenomena matahari berwarna merah menghebohkan warga Kota Medan pada Minggu (6/9/2026) sore. Fenomena yang berlangsung hingga matahar
PERISTIWA