Samuel F. Silaen: Jangan Salahkan Aturan saat Menghadapi Masalah, Evaluasi Akar Persoalannya
JAKARTA Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan masyarakat dan para pengambil keputusan agar tidak terbiasa menyalahka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta daftar korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera diserahkan kepadanya. Prabowo juga membuka kemungkinan mencabut seluruh izin operasional hingga hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti terlibat.
Permintaan itu disampaikan Prabowo setelah mendengar laporan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai penegakan hukum terhadap korporasi yang berkaitan dengan kasus karhutla.
"Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya," ujar Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan bencana, Senin (7/9/2026).Baca Juga:
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terdapat korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta kementerian terkait bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penilaian terhadap perusahaan yang diduga terlibat.
"Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah tegas perlu dilakukan karena dampak karhutla dinilai sudah melampaui batas. Selain memberikan sanksi administratif, pemerintah diminta menelusuri pemilik sebenarnya di balik korporasi yang diduga terlibat.
"Ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri melaporkan kepada Prabowo bahwa Polri telah mengusut sejumlah kasus karhutla. Dari penanganan tersebut, terdapat korporasi yang masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah juga terus memperkuat penanganan karhutla melalui penegakan hukum, peningkatan armada pemadam, serta langkah mitigasi agar kebakaran tidak meluas.
Permintaan Prabowo untuk menelusuri korporasi yang diduga terlibat sekaligus membuka opsi pencabutan izin menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi berkaitan dengan karhutla.* (in/dh)
JAKARTA Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan masyarakat dan para pengambil keputusan agar tidak terbiasa menyalahka
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG TNI Angkatan Laut (TNI AL) berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menangani dugaan pelang
HUKUM DAN KRIMINAL
NABIRE Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KEL di Nabire, Papua Tengah, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Keputusan tersebut
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menggelar pertandingan persahabatan mini soccer bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Ka
NASIONAL
BANDA ACEH Kesehatan jiwa menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Tuntutan
AGAMA
SIGLI Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menegaskan tidak ada kompromi dalam pemberantasan narkotika. Ia me
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Sabtu, 24 Okto
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Sabtu, 24 Oktober 2026. S
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Sabtu, 24 Okt
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah DKI Jakarta berawan pada Sabt
NASIONAL