JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta daftar korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera diserahkan kepadanya. Prabowo juga membuka kemungkinan mencabut seluruh izin operasional hingga hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti terlibat.
Permintaan itu disampaikan Prabowo setelah mendengar laporan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai penegakan hukum terhadap korporasi yang berkaitan dengan kasus karhutla.
"Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya," ujar Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan bencana, Senin (7/9/2026).Baca Juga:
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terdapat korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta kementerian terkait bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penilaian terhadap perusahaan yang diduga terlibat.
"Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah tegas perlu dilakukan karena dampak karhutla dinilai sudah melampaui batas. Selain memberikan sanksi administratif, pemerintah diminta menelusuri pemilik sebenarnya di balik korporasi yang diduga terlibat.
"Ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri melaporkan kepada Prabowo bahwa Polri telah mengusut sejumlah kasus karhutla. Dari penanganan tersebut, terdapat korporasi yang masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah juga terus memperkuat penanganan karhutla melalui penegakan hukum, peningkatan armada pemadam, serta langkah mitigasi agar kebakaran tidak meluas.
Permintaan Prabowo untuk menelusuri korporasi yang diduga terlibat sekaligus membuka opsi pencabutan izin menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi berkaitan dengan karhutla.* (in/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyinggung kemungkinan integrasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Gunung Krakatau menjadi salah satu gunung api yang paling dikenal dalam sejarah dunia. Erupsi dahsyat pada 1883 menghancurkan seba
NASIONAL
JAKARTA Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan tidak ada dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang digunakan untuk pembuatan mau
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diikuti pembukaan kebun sawit diselidiki. Perm
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi terk
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta daftar korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera diserahk
NASIONAL
BANDA ACEH Tradisi intelektual Islam di Indonesia berkembang dengan corak yang berbeda di setiap pusat pendidikan Islam. Yogyakarta, Malan
NASIONAL
LEMBATA Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi pada Senin (7/9/2026) sore. Letusan terjadi s
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat 20.643 penindakan hingga Agustus 2026. Dari seluruh penindakan tersebut, total n
EKONOMI
MEDAN Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Sugiat Santoso meminta seluruh kader Gerindra yang berada di lembaga eksekutif
POLITIK
