Pelajar 14 Tahun Tewas Tergilas Bus di Tebingtinggi saat Hendak Menyalip dari Kiri
TEBINGTINGGI Kecelakaan maut terjadi di Jalan SoekarnoHatta, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara. Seorang pelajar berinisial MR (14) tewas
PERISTIWA
JAKARTA,– Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. OK Saidin, SH, MHum, mengusulkan definisi ulang pengertian hak cipta.
Menurutnya, selama ini hak cipta bersifat eksklusif dan materialistis, lahir dari perspektif kapitalisme, tanpa menekankan fungsi sosial maupun kesadaran spiritual.
Usulan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR RI membahas perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Senin (8/12/2025) di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Senayan.Baca Juga:
"Rumusannya, hak cipta lahir atas talenta manusia berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang dilindungi negara. Fungsi sosial hak cipta harus dijalankan secara seimbang sesuai ideologi Pancasila," ujarnya.
Prof OK Saidin menekankan, hak cipta seharusnya memiliki fungsi sosial, tidak sekadar orientasi bisnis.
Ia mencontohkan kasus sejumlah warteg dan restoran yang harus membayar royalti lagu, meski pengunjung hanya ingin makan.
Menurutnya, perlindungan hak cipta seharusnya proporsional, menyesuaikan konteks pemanfaatan karya.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan negara melalui Kementerian Hukum untuk memberikan pencerahan terkait pendaftaran hak cipta.
Sertifikat hak cipta dapat dijadikan agunan fidusia, misalnya untuk pembiayaan produksi buku atau film.
UU Hak Cipta saat ini menyebut karya cipta sebagai benda bergerak.
Prof OK Saidin menilai hal ini tidak relevan untuk penjaminan hukum dan pengalihan hak.
Ia mengusulkan klasifikasi baru: hak cipta terdaftar dan tidak terdaftar.
TEBINGTINGGI Kecelakaan maut terjadi di Jalan SoekarnoHatta, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara. Seorang pelajar berinisial MR (14) tewas
PERISTIWA
JAKARTA Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku tidak pernah berinteraksi den
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menilai uang sebesar Rp 3 miliar yang diterimanya dari
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama pemerintah kabupaten/kota
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme kaderisas
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya temuan kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan T
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pembobolan dana perusahaan senilai Rp123,2 miliar menyeret seorang pejabat internal PT Toba Surimi Industries Tbk (PT T
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) menerima kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahmad Luthfi di G
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT MNC Asia Holding Tbk menyatakan akan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perd
NASIONAL
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD Kabupaten Deli Serdang resmi menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda
PEMERINTAHAN