"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa: 3)
Dalam ayat ini, Allah SWT mengizinkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita, dengan batas maksimal empat istri. Namun, syarat utama yang harus dipenuhi adalah keadilan. Jika seorang pria khawatir tidak dapat berbuat adil, maka dia dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.
Mengapa Poliandri Dilarang dalam Islam?
Dalam Islam, seorang wanita tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami dalam satu waktu. Larangan ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 24:
MEDAN Sepasang suami istri asal Deli Serdang, Rieki Darmawan (34) dan Lilis Suriyani (31), duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat menindaklanjuti hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang
Kesehatan
JAKARTA Rencana penggunaan mobil jip Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas bagi para menteri di kabinet Presiden Pr
Nasional
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan kebijakan baru terkait tarif masuk kawasan Gunung Rinjani, Lombok,
Pariwisata
JAKARTA Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. adsenseHingga k
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan capaian bersejarah di sektor pangan nasional. Untuk perta
Ekonomi
TABANAN Dalam upaya memperkuat pemahaman dan tata kelola aset keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabanan menggelar Dialog P
Agama
JAKARTA Lembaga Survei Opini Publik INISIATOR merilis hasil kajian atas satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. adsenseLapor
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua mantan pejabat PT Sarana Pembangunan Riau (SPR)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah berencana menghapus catatan buruk bagi debitur dengan utang di bawah Rp1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan
Ekonomi
