MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menunjuk Hendra Dermawan Siregar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.
Menggantikan Topan Ginting yang sebelumnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar.
Penunjukan Hendra diumumkan usai jabatan Kadis PUPR Sumut menjadi kosong pasca penetapan Topan Ginting sebagai tersangka oleh KPK bersama empat pihak lainnya, termasuk pejabat UPTD dan pihak swasta.
Baca Juga:
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses dari laman resmi KPK, Hendra Dermawan Siregar tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,38 miliar untuk laporan periodik tahun 2024.
Rincian hartanya meliputi:
Baca Juga:
Tanah dan bangunan di Kota Medan senilai Rp 1,4 miliar
Satu unit sepeda motor senilai Rp 70 juta
Satu unit mobil senilai Rp 220 juta
Harta bergerak lainnya senilai Rp 28 juta
Kas dan setara kas sebesar Rp 600 juta
Hendra tercatat tidak memiliki utang.
Karier Birokrat Hendra Dermawan
Hendra memulai kariernya sebagai pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Sumut sejak tahun 2017.
Ia pernah menjabat Kabid Sosial dan Kependudukan di Badan Penelitian dan Pengembangan, lalu dipercaya menjadi Kepala Biro di 2019.
Tahun 2021, ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pada 2022 menjadi Sekretaris di Kesbangpol hingga penunjukannya sebagai Plt Kadis PUPR Sumut tahun ini.
Seperti diketahui, penunjukan ini dilakukan menyusul OTT KPK terhadap Topan Ginting dan empat tersangka lain, yakni:
RES, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK proyek
HEL, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
KIR, Direktur PT DNG
RAY, Direktur PT RN
KPK menyebut proyek yang digarap tanpa proses lelang tersebut mencakup pembangunan jalan di Kota Pinang, Gunung Tua, hingga Hutaimbaru–Sipiongot dengan nilai mencapai Rp 231,8 miliar.
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pemilihan penyedia proyek telah diatur langsung oleh Topan Ginting dan diberikan kepada PT DNG, tanpa proses lelang yang semestinya.*
(d/a008)
Oleh Yakub F. IsmailAksi unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari terakhir ini semakin sulit dikendalikan. Demo yang dipicu oleh kekecewaa
Opini
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu akan di
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Sumatera Utara akan mengalami
Nasional
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
Nasional
JAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
Nasional
TAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
Nasional
JAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & Teknologi
CIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
Nasional