Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN – Sebelum kata "kebebasan pers" menjadi jargon, seorang anak lahir di Padangsidimpuan pada 1861: Dja Endar Moeda Harahap.
Dari keterbatasan dunia kolonial, ia menyalakan cahaya melalui kata-kata, menjadi salah satu perintis pers Melayu yang menentang pembungkaman suara pribumi.
Pendidikan di Kweekschool Padangsidimpuan dan bimbingan C. A. van Ophuijsen membentuk dasar intelektualnya.Baca Juga:
Karier jurnalistiknya dimulai pada 1887 sebagai redaktur Soeloeh Pengadjar, jurnal pendidikan berbahasa Belanda.
Namun titik balik terjadi setelah menunaikan ibadah haji pada 1892 dan mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Saleh.
Padangsidimpuan menjadi pusat perjuangannya: mendirikan sekolah swasta dan memimpin Pertja Barat, surat kabar Melayu pertama yang dimiliki pribumi.
Di bawah kepemimpinannya, Pertja Barat kritis, mengangkat isu pendidikan, peran perempuan, adat, serta menyoroti kebijakan kolonial dan elite priyayi.
Konflik dengan pihak kolonial membuatnya beberapa kali berhadapan dengan hukum.
Ketika diusir dari Padang, ia melanjutkan perjuangan di Kutaraja (Banda Aceh) dengan mendirikan Pemberita Atjeh pada 1906, serta menjangkau Medan melalui Pewarta Deli pada 1910, surat kabar Melayu pertama di Medan yang dimiliki dan dipimpin pribumi.
Media-media yang dipimpinnya menjadi sarana perjuangan kolektif, sekaligus merawat identitas dan sejarah Sumatra, termasuk lewat buku "Riwayat Poelaoe Soematra" (1903).
Hidup Dja Endar Moeda tidak lepas dari tekanan, pengusiran, dan penahanan. Namun pengorbanannya membentuk fondasi pers bumiputra.
Ia wafat pada 1926 di Kutaraja, jauh dari tanah kelahiran, tetapi gagasannya tetap hidup dalam tradisi jurnalistik Indonesia.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL