SEMARANG -Kisah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita tengah menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegahnya untuk meninggalkan negeri. Langkah tegas ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang, yang juga melibatkan tiga orang lainnya.
Mbak Ita, yang juga merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menghadapi tantangan berat ini dengan sikap tenang. Meskipun demikian, responsnya terhadap pencegahan ini menunjukkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan komitmen partainya untuk memberikan pendampingan hukum kepada Mbak Ita dan rekan-rekan lain yang terlibat dalam kasus ini. Menurut Ganjar, proses hukum harus diikuti dengan baik dan tidak boleh diabaikan.
Baca Juga:
Pencegahan Mbak Ita dan suaminya, Alwi Basri, serta dua tokoh lainnya, Martono dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Rahmat U Djangkar dari sektor swasta, merupakan langkah serius dari KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat dan pihak terkait di Pemkot Semarang.
Mbak Ita sendiri menegaskan bahwa dirinya berada dalam kondisi baik dan tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat Semarang. Meskipun ada kabar pencegahan ke luar negeri, Mbak Ita menegaskan bahwa ia tetap berada di kota dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai wali kota.
Baca Juga:
Pada intinya, kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah serta peran KPK dalam memberantas korupsi. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat pun diharapkan untuk mengikuti perkembangan kasus ini dengan bijak dan kritis, sebagai upaya bersama dalam menjaga integritas dan kebersihan pemerintahan.
(N/014)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
