Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA -Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, angkat bicara terkait kasus tewasnya seorang remaja SMP, Afif Maulana, di Padang, Sumatra Barat. Remaja tersebut diduga meninggal akibat disiksa polisi setelah terlibat dalam aksi tawuran. Kasus ini mengundang perhatian luas dan memicu berbagai spekulasi di kalangan publik.
Sahroni meminta agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan. Menurutnya, kejelasan dan keterbukaan dalam penyelidikan sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik dan menjaga kredibilitas Polri.
“Publik bertanya-tanya dan berspekulasi. Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri jadi taruhannya,” ujar Sahroni dalam keterangannya pada Selasa (25/6).
Bendahara Umum Partai NasDem ini juga mendesak agar Divisi Propam Polri mengambil peran maksimal dalam penyelesaian kasus ini. Sahroni menekankan pentingnya peran Propam dalam mengungkap kebenaran dan memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terabaikan.
“Divisi Propam harus memainkan peran maksimal untuk mengungkap setiap detail dalam kasus ini. Jangan remehkan kasus ini hanya karena ‘satu’ nyawa yang hilang. Ini lebih dari itu, ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana,” jelas Sahroni.
Sahroni juga menekankan perlunya pengusutan yang cepat dan profesional, tanpa pandang bulu terhadap jumlah oknum yang terlibat. “Harus diusut secara cepat dan profesional. Jika nantinya terbukti ada 5, 10, atau 20 oknum yang terlibat, sikat semua,” tegasnya.
Selain itu, Sahroni berharap agar Polri dapat menyelesaikan kasus ini dengan baik agar tidak ada lagi keraguan di masyarakat. “Saya yakin Polri dapat menyelesaikan kasus ini secara terang benderang,” tutupnya.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa 40 saksi dalam kasus ini. Divisi Propam Polri juga memberikan asistensi untuk memastikan penyelidikan berjalan dengan baik dan transparan.
Sementara itu, orang tua Afif Maulana, Afrinaldi dan Anggun Angriani, masih menanti keadilan atas kematian putra mereka. Mereka berharap agar pihak berwenang dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kejadian ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi, bukan justru menjadi ancaman.
Dengan adanya desakan dari berbagai pihak, termasuk dari DPR RI, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan transparan. Kejelasan dan keadilan dalam kasus ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.
Masyarakat terus menunggu hasil penyelidikan yang objektif dan transparan dari Polda Sumbar dan Divisi Propam Polri. Keterbukaan informasi dan profesionalisme dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian besar bagi integritas dan kredibilitas Polri.
(N/014)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL