Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
BITVONLINE. COM -Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) untuk CPNS di berbagai instansi pemerintah telah menjadi topik hangat dalam diskusi masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan gambaran yang menarik terkait dengan rencana rekrutmen CASN di seluruh Indonesia.
Dalam wawancara dengan Tribunnews.com, Anas menyampaikan bahwa pendaftaran CASN direncanakan akan dimulai pada bulan Juni 2024. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ASN sebanyak 2,3 juta secara berkelanjutan. Namun, proses ini juga menghadapi beberapa tantangan terkait dengan pengisian formasi dan verifikasi data.
Kementerian PANRB telah menyetujui 1,2 juta formasi untuk CPNS, dengan 427.650 formasi di instansi pusat dan 862.174 formasi di instansi daerah. Meskipun begitu, masih ada instansi yang harus mempercepat pengisian rincian formasi mereka, agar proses pendaftaran CASN bisa dimulai sesuai jadwal.
Menariknya, dalam upaya memenuhi kebutuhan SDM talenta digital, terdapat 2.906 formasi yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 19.817 formasi talenta digital pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan arah perubahan dalam kebutuhan ASN yang semakin mengarah kepada keterampilan digital.
Menteri Anas juga menegaskan pentingnya mendapatkan informasi yang valid terkait dengan seleksi CASN. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi palsu yang menjanjikan kelulusan atau memberikan jaminan hasil seleksi. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi aparatur sipil negara.
Dengan adanya penekanan pada nilai-nilai integritas dan transparansi dalam seleksi CASN, diharapkan proses rekrutmen ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan SDM berkualitas bagi.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL