Aduan ASN Mandek 6 Bulan, Medlin Command Center Bikin Penanganan Tuntas 2 Pekan
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
JAKARTA –Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) Harun Masiku. Hasto menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang taat hukum dan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Dengan penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” ujar Hasto dalam keterangan video yang diterima, Kamis (26/12/2024).
Hasto menambahkan bahwa PDIP selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan sejak awal partai ini mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan dan suara rakyat tidak boleh dibungkam. Ia juga menegaskan pentingnya negara hukum yang tidak boleh dimatikan dan harus menghentikan praktik kekuasaan yang otoriter.
“Saya sudah memahami berbagai risiko yang akan saya hadapi,” imbuhnya, menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung.
KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kasus ini berhubungan dengan upaya untuk memasukkan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat mekanisme PAW. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto berusaha agar Harun Masiku menggantikan Riezky Aprilia yang seharusnya mendapatkan kursi DPR.
Setyo juga menjelaskan bahwa Hasto meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) terkait pergantian tersebut dan bahkan mengungkapkan bahwa surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh Hasto.
PDIP kini menghadapi sorotan terkait kasus ini, namun Hasto menegaskan komitmen partainya untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL