Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA –Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) Harun Masiku. Hasto menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang taat hukum dan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Dengan penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” ujar Hasto dalam keterangan video yang diterima, Kamis (26/12/2024).
Hasto menambahkan bahwa PDIP selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan sejak awal partai ini mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan dan suara rakyat tidak boleh dibungkam. Ia juga menegaskan pentingnya negara hukum yang tidak boleh dimatikan dan harus menghentikan praktik kekuasaan yang otoriter.
“Saya sudah memahami berbagai risiko yang akan saya hadapi,” imbuhnya, menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung.
KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kasus ini berhubungan dengan upaya untuk memasukkan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat mekanisme PAW. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto berusaha agar Harun Masiku menggantikan Riezky Aprilia yang seharusnya mendapatkan kursi DPR.
Setyo juga menjelaskan bahwa Hasto meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) terkait pergantian tersebut dan bahkan mengungkapkan bahwa surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh Hasto.
PDIP kini menghadapi sorotan terkait kasus ini, namun Hasto menegaskan komitmen partainya untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL