Mendikdasmen Abdul Mu’ti Paparkan Program Wajib Belajar 13 Tahun untuk Percepatan Pendidikan di Indonesia

JAKARTA –Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan dua misi besar terkait dengan program Wajib Belajar 13 Tahun dalam rapat dengan Komisi X DPR pada Rabu (6/11). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia, serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

Abdul Mu’ti menyatakan bahwa percepatan Wajib Belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan dari tingkat TK hingga SMA/SMK/MA, adalah langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan lebih merata. Wajib Belajar 13 Tahun merupakan salah satu prioritas utama dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang baru saja diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dua Program Utama: Afirmasi Pendidikan dan Relawan Mengajar

Dalam rapat tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa terdapat dua program besar yang akan mendukung implementasi Wajib Belajar 13 Tahun ini, yaitu Afirmasi Pendidikan dan Relawan Mengajar. Afirmasi Pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak, terutama yang berada di daerah terpencil dan terpinggirkan, untuk mengakses pendidikan berkualitas.

“Program pertama adalah afirmasi pendidikan, yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan berbagai bentuk lainnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak, tidak peduli dari latar belakang dan wilayah mana, memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan,” jelas Abdul Mu’ti dalam paparannya.

Selain itu, program Relawan Mengajar juga akan difasilitasi sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di beberapa daerah. “Kami juga akan mencoba memfasilitasi relawan mengajar yang dapat membantu proses belajar mengajar, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik,” imbuhnya.

Kedua program ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan yang masih ada di berbagai daerah, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pendidikan.

Tujuan Program Wajib Belajar 13 Tahun

Salah satu tujuan utama dari percepatan Wajib Belajar 13 Tahun adalah untuk meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA atau sederajat. Saat ini, tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK di Indonesia masih terbilang rendah, yakni baru mencapai 66,79 persen pada tahun 2023. Pemerintah menargetkan agar angka tersebut dapat mencapai 75,33 persen pada tahun 2045.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Data terakhir menunjukkan bahwa RLS di Indonesia pada tahun 2023 baru mencapai 9,13 tahun, sementara harapan lama sekolah (HLS) berada pada angka 13,32 tahun. Dengan percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah berharap RLS dapat meningkat menjadi 12 tahun dan HLS mencapai 14,8 tahun pada 2045.

Peta Jalan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Program Wajib Belajar 13 Tahun ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang memiliki SDM unggul, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang diluncurkan Bappenas bertujuan untuk mengubah kualitas pendidikan di Indonesia secara drastis, sehingga SDM Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

Dalam rencana tersebut, salah satu indikator utama yang ingin dicapai adalah peningkatan persentase lulusan SMA/SMK/MA/sederajat di kalangan penduduk usia 25-34 tahun. Pada tahun 2022, hanya sekitar 29,97 persen penduduk Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA/SMK. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 45,55 persen pada tahun 2045.

Dengan program Wajib Belajar 13 Tahun, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, dengan lebih banyak anak muda yang mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA atau setara. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang lebih terampil, berpendidikan, dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Tantangan dan Harapan Pemerintah

Abdul Mu’ti mengakui bahwa implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun tentu akan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan sumber daya dan infrastruktur pendidikan yang belum merata. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengoptimalkan peran masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyukseskan kebijakan ini.

“Dalam waktu yang relatif singkat, kami berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi seluruh anak Indonesia, tidak peduli dari daerah mana mereka berasal,” kata Abdul Mu’ti.

Pemerintah berharap bahwa dengan adanya percepatan program Wajib Belajar 13 Tahun dan berbagai kebijakan pendukung lainnya, Indonesia akan dapat mewujudkan SDM yang unggul dan siap menghadapi segala tantangan di masa depan, serta siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Program Wajib Belajar 13 Tahun yang baru saja diumumkan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan dua program utama, Afirmasi Pendidikan dan Relawan Mengajar, serta dukungan kebijakan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih terdidik, kompetitif, dan siap berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

(N/014)