Protes Kepala Desa Simalungun! Petahana Diduga Manfaatkan Aparat Untuk Tekanan Politik

SUMUT –Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun 2024, sejumlah kepala desa (pangulu) mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait tekanan politik yang mereka alami. Tekanan tersebut diduga berasal dari petahana yang mencalonkan diri kembali, dengan cara yang mencolok dan mengancam.

Tumpal Sitorus, Pangulu Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, mengungkapkan kekecewaannya atas situasi politik yang semakin mencekam. Ia menilai bahwa pemeriksaan oleh Inspektorat yang dilakukan belakangan ini bukanlah sekadar rutinitas, melainkan sebuah bentuk intimidasi yang bertujuan untuk memaksa dukungan kepada calon petahana.

“Kami diperiksa Inspektorat dengan cara yang mencurigakan, seolah-olah ada yang mau ditakut-takuti. Ini bukan pemeriksaan biasa, ini intimidasi terang-terangan,” kata Tumpal dengan nada penuh emosi di kedai kopi Komplek Megaland, Selasa (22/10).

Tumpal melanjutkan bahwa tekanan ini tidak hanya muncul dalam bentuk pemeriksaan, tetapi juga melalui intervensi proyek-proyek yang seharusnya dikelola oleh desa. Ia menegaskan bahwa rancangan anggaran biaya (RAB) yang dirancang oleh desa sering kali diubah tanpa melibatkan kepala desa, dan rekanan proyek pun ditentukan dari pihak atasan.

“Petahana jelas-jelas mempermainkan kami. Kami sudah punya rencana sendiri untuk desa, tapi tiba-tiba datang instruksi dari atas, proyek dititipkan begitu saja. Siapa yang mengerjakan pun sudah ditentukan tanpa melibatkan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Rudianto Damanik, Pangulu Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, menyoroti perilaku petahana yang terus-menerus menjelekkan pemimpin sebelumnya. Ia menganggap ini sebagai strategi yang tidak etis untuk menarik simpati masyarakat. Rudianto menekankan bahwa pemimpin yang baik seharusnya fokus pada program konkret, bukan menyalahkan orang lain.

“Petahana terus saja menyalahkan pemimpin sebelumnya untuk menutupi kekurangannya. Ini bukan cara yang baik untuk meraih simpati masyarakat. Yang dibutuhkan adalah program konkret, bukan sekadar omong kosong,” tegasnya.

Rudianto juga menyatakan bahwa intervensi politik dari petahana telah merusak kinerja desa. Ia dan rekan-rekannya merasa terpaksa mengerjakan proyek-proyek titipan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami hanya ingin bekerja dengan baik untuk desa kami, tapi kami terus diintervensi. Ini jelas menghambat kami dalam mengurus desa,” pungkasnya.

Selain itu, Tumpal menyoroti program gotong-royong Marharoan Bolon yang dicanangkan oleh petahana Radiapoh Hasiolan Sinaga (RHS). Menurutnya, program tersebut hanya sekadar pencitraan politik dan membebani masyarakat. “Kalau program Marharoan Bolon ini mau dipaksakan, regulasinya di mana? Ini hanya program pencitraan, tapi yang menanggung beban adalah masyarakat,” kritiknya.

Para kepala desa ini kini bersatu dalam menghadapi tekanan politik yang mereka anggap sebagai taktik licik dari petahana. Mereka berharap Pilkada Simalungun 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil, tanpa intimidasi yang memaksa mereka tunduk pada kepentingan politik tertentu.

Simalungun, menurut mereka, membutuhkan pemimpin yang lebih fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar meraih kemenangan dengan cara-cara yang tidak etis. Dalam konteks ini, mereka menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap proses pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan.

Dengan situasi politik yang semakin memanas menjelang Pilkada, harapan akan adanya perubahan dan pemerintahan yang bersih menjadi tuntutan yang semakin mendesak. Para kepala desa berharap suara mereka didengar, dan bahwa masa depan Simalungun tidak terpengaruh oleh praktik-praktik politik yang merugikan masyarakat.

(N/014)