Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR - Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda Kota Blitar mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025 pada Sabtu (30/8).

Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan dimulai dengan penjualan sembako murah bagi masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian memberikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, serta target swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.
Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. "Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras, minyak, dan gula, sehingga masyarakat kecil bisa terbantu," ujarnya.
Dandim 0808/Blitar, Letkol Inf Hendra Sukmana, M.Han, menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. "TNI siap mendukung penuh, baik melalui pendampingan petani, pengawasan distribusi beras Bulog, maupun membantu kelancaran kegiatan pasar murah di lapangan. Sinergi ini penting agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," ungkap Dandim.
Kepala Dinas Koperasi Kota Blitar, Juyanito, menilai bahwa pelibatan koperasi dalam GPM menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar murah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. "Melalui koperasi, distribusi bahan pokok bisa lebih merata. Selain menjaga harga tetap terjangkau, ini juga menjadi peluang pemberdayaan koperasi dan UMKM di sektor pangan," jelasnya.
Zoom Meeting GPM Serentak Se-Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1/4780/SJ tertanggal 28 Agustus 2025.
Program ini dilaksanakan secara serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia sebagai upaya menekan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta memberdayakan petani dengan harga jual yang layak.
Pelaksanaan kegiatan di Kota Blitar berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Pemerintah pusat berharap gerakan ini menjadi langkah nyata dalam meringankan beban rakyat serta menjaga ketahanan pangan nasional.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN