JAKARTA –Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan dampak serius dari maraknya barang impor terhadap industri dalam negeri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Teten menilai, produk tekstil, garmen, pakaian jadi, dan aksesoris lokal kini terancam kalah saing akibat gempuran barang impor yang masuk ke pasar Indonesia.
“Dampak dari masuknya barang impor ini sangat signifikan. Produk tekstil, garmen, dan aksesoris yang diproduksi dalam negeri kini harus bersaing dengan barang-barang impor. UMKM juga mengalami tekanan berat akibat hal ini,” kata Teten
Teten menjelaskan, permasalahan ini telah menjadi perhatian pemerintah dan dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi telah memerintahkan pengetatan arus barang impor, termasuk yang masuk melalui jalur cross-border.
Baca Juga:
“Untuk barang-barang yang masuk melalui cross-border, kita sudah menetapkan batasan, yakni tidak boleh di bawah US$100. Kebijakan ini cukup efektif, tetapi kita masih menghadapi tantangan dengan barang-barang impor yang masuk melalui jalur lain dan dijual secara online. Ini memerlukan pengetatan lebih lanjut dari para menteri terkait, seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian,” ujar Teten.
Menurut Teten, salah satu kendala besar adalah kemudahan barang impor ilegal masuk ke Indonesia, sementara UMKM dalam negeri berjuang keras untuk bertahan. Barang-barang impor ilegal ini seringkali tidak mematuhi regulasi yang berlaku dan merugikan industri lokal. Tanpa adanya pengetatan dan pengawasan yang efektif, Teten khawatir banyak industri dalam negeri yang akan gulung tikar dan menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Juga:
“Sangat sulit menjaga daya tahan UMKM dalam negeri. Jika barang-barang impor ilegal ini terus masuk tanpa kendali, banyak pelaku usaha lokal yang terancam tutup dan mengakibatkan PHK besar-besaran,” imbuh Teten.
Teten juga mengingatkan bahwa meskipun pemerintah berhasil mengendalikan inflasi, penurunan daya beli masyarakat akan menjadi masalah besar. Dengan menurunnya daya beli, meskipun harga barang impor murah, masyarakat tetap kesulitan untuk membeli.
“Ini situasi yang sangat berbahaya. Daya beli masyarakat yang menurun akibat PHK akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk membeli barang. Bahkan jika harga barang impor sangat murah, masyarakat mungkin tidak mampu membelinya,” pungkas Teten.
(N/014)
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan